5 Minggu Pasca-liburan Lebaran, Lonjakan Covid-19 Mayoritas Terjadi di Pulau Jawa

Kompas.com - 15/06/2021, 16:06 WIB
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjawab pertanyaan media saat memberi keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (12/11/2020). DOK. Satgas Covid-19Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjawab pertanyaan media saat memberi keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (12/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, kenaikan kasus virus corona lima minggu pasca-liburan Lebaran didominasi oleh provinsi-provinsi di Pulau Jawa.

Hal ini membuktikan bahwa kasus Covid-19 melonjak di daerah-daerah tujuan mudik atau wilayah asal pemudik.

"Kenaikan pada minggu kelima pasca-periode libur Idul Fitri ini jelas terlihat pada daerah yang menjadi tujuan mudik seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Banten, dan Jawa Barat, serta daerah yang menjadi asal pemudik, yaitu DKI Jakarta," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/6/2021).

Berdasarkan data kasus Covid-19 mingguan per 13 Juni 2021, enam provinsi di Pulau Jawa menempati enam urutan teratas wilayah yang mencatatkan penambahan kasus virus corona tertinggi.

Baca juga: Ridwan Kamil Menyatakan Bandung Raya Siaga I, Darurat Covid-19

Pertama yakni DKI Jakarta yang mencatatkan kenaikan 7.132 kasus. Kemudian, Jawa Tengah dengan penambahan 4.426 kasus.

Lalu, Jawa Barat yang naik 2.050 kasus, DI Yogyakarta naik 973 kasus, Jawa Timur naik 939 kasus, dan Banten bertambah 440 kasus.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Wiku mengatakan, tingginya penambahan kasus ini menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan.

"Kondisi yang mengkhawatirkan ini patut menjadi perhatian bagi pemerintah daerah serta masyarakat untuk lebih berhati-hati dan segera menetapkan strategi pengendalian kasus yang sesuai dengan kondisi dan kapasitas masing-masing daerah," ujarnya.

Wiku meminta para kepala daerah mengendalikan laju penularan virus dengan melakukan pembatasan mobilitas masyarakat di dalam dan luar negeri, serta menegaskan disiplin protokol kesehatan.

Baca juga: Peneliti di Lab Wuhan Membantah Covid-19 Bocor dari Tempatnya

Kepada provinsi-provinsi yang sudah berhasil menurunkan jumlah kasus, Wiku ingin agar pencapaian tersebut terus dipertahankan dan ikut membantu daerah-daerah tetangga yang masih mengalami kenaikan kasus virus corona.

Misalnya, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah masih mengalami kenaikan kasus. Sedangkan kasus di Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat sudah menurun.

Apabila dibutuhkan dan memungkinkan, Sulawesi Utara dan Barat dapat membantu penanganan Covid-19 di Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Tengah, juga Gorontalo.

Wiku menyarankan agar forum komunikasi antarpimpinan daerah dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan bersama.

"Pemerintah pusat pun siap membantu jika dari upaya-upaya kemandirian yang dilakukan antardaerah tetap tidak menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X