JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, informasi terkait 60 persen produk Nestle tidak sehat harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah.
Pemerintah seperti mendapat peringatan untuk memperketat pengawasan dan pengaturan terhadap produk-produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia.
"Ini warning keras bagi pemerintah untuk lebih melakukan pengawasan dan pengaturan lebih ketat terhadap produk-produk yang beredar di pasaran, khususnya Nestle," kata Tulus saat dihubungi Kompas.com, Rabu (9/6/2021).
Baca juga: 60 Persen Produk Nestle Disebut Tak Sehat, Ini Kata BPOM
Tulus mengatakan, pemerintah harus memperketat pengaturan tentang standar kandungan gula, garam dan lemak (GGL) pada setiap produk makanan dan minuman.
Ia mencontohkan, di Korea Selatan sulit ditemukan produk makanan yang memiliki pemanis di pasaran secara terbuka.
Sedangkan, di Indonesia sangat mudah menemukan produk makanan dan minuman tersebut di warung-warung dan toko modern.
"Nah itu menurut saya di sini dituntut keseriusan dari Kemenkes yang selama ini Kemenkes masih ambigu di dalam mengatur pengendalian gula, garam dan lemak (GGL) dalam produk makanan yang beredar di masyarakat dan khususnya untuk industri makanan besar sekalipun," ujarnya.
Baca juga: YLKI: Eiger Seharusnya Dengarkan Masukan Konsumen
Menurut Tulus, produk makanan dan minuman yang tidak sehat di Indonesia tidak hanya buatan Nestle, tetapi seluruh industri makanan dan minuman yang beredar di pasaran.
Akibatnya, kata dia, banyak anak-anak yang menderita penyakit yang seharusnya belum akan dialaminya.
"Penyakit seperti obesitas pada remaja, darah tinggi, asam urat dan lainnya, ini kenapa? Karena mengkonsumsi makanan yang tidak sehat dengan indikator kandungan GGL yang tinggi. Sekali lagi ini harus diintervensi oleh pemerintah atau negara baik kandungan maksimal atau distribusinya," ucap dia.
Lebih lanjut, Tulus mengatakan, atas pengakuan dari Nestle yang transparan terkait produknya, hal tersebut harus menjadi cambuk bagi pemerintah agar untuk membuat standarisasi GGL untuk produk makanan dan minuman.
"Nah ini mau mengatur masyarakat untuk sehat atau melindungi kepentingan industri dalam jangka pendek. Ini jangan tarik ulur," ujar dia.
Baca juga: Soal Keberatan Eiger ke YouTuber, YLKI Minta Tak Ada Intervensi ke Konsumen