60 Persen Produk Nestle Disebut Tidak Sehat, YLKI: Warning Keras Perketat Pengawasan

Kompas.com - 09/06/2021, 10:23 WIB
Ilustrasi produk makanan kemasan. SHUTTERSTOCK/RADU BERCANIlustrasi produk makanan kemasan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, informasi terkait 60 persen produk Nestle tidak sehat harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah.

Pemerintah seperti mendapat peringatan untuk memperketat pengawasan dan pengaturan terhadap produk-produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia.

"Ini warning keras bagi pemerintah untuk lebih melakukan pengawasan dan pengaturan lebih ketat terhadap produk-produk yang beredar di pasaran, khususnya Nestle," kata Tulus saat dihubungi Kompas.com, Rabu (9/6/2021).

Baca juga: 60 Persen Produk Nestle Disebut Tak Sehat, Ini Kata BPOM

Tulus mengatakan, pemerintah harus memperketat pengaturan tentang standar kandungan gula, garam dan lemak (GGL) pada setiap produk makanan dan minuman.

Ia mencontohkan, di Korea Selatan sulit ditemukan produk makanan yang memiliki pemanis di pasaran secara terbuka.

Sedangkan, di Indonesia sangat mudah menemukan produk makanan dan minuman tersebut di warung-warung dan toko modern.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Nah itu menurut saya di sini dituntut keseriusan dari Kemenkes yang selama ini Kemenkes masih ambigu di dalam mengatur pengendalian gula, garam dan lemak (GGL) dalam produk makanan yang beredar di masyarakat dan khususnya untuk industri makanan besar sekalipun," ujarnya.

Baca juga: YLKI: Eiger Seharusnya Dengarkan Masukan Konsumen

Menurut Tulus, produk makanan dan minuman yang tidak sehat di Indonesia tidak hanya buatan Nestle, tetapi seluruh industri makanan dan minuman yang beredar di pasaran.

Akibatnya, kata dia, banyak anak-anak yang menderita penyakit yang seharusnya belum akan dialaminya.

"Penyakit seperti obesitas pada remaja, darah tinggi, asam urat dan lainnya, ini kenapa? Karena mengkonsumsi makanan yang tidak sehat dengan indikator kandungan GGL yang tinggi. Sekali lagi ini harus diintervensi oleh pemerintah atau negara baik kandungan maksimal atau distribusinya," ucap dia.

Lebih lanjut, Tulus mengatakan, atas pengakuan dari Nestle yang transparan terkait produknya, hal tersebut harus menjadi cambuk bagi pemerintah agar untuk membuat standarisasi GGL untuk produk makanan dan minuman.

"Nah ini mau mengatur masyarakat untuk sehat atau melindungi kepentingan industri dalam jangka pendek. Ini jangan tarik ulur," ujar dia.

Baca juga: Soal Keberatan Eiger ke YouTuber, YLKI Minta Tak Ada Intervensi ke Konsumen

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Penegakan Prokes dan Vaksinasi, Jokowi Turut Sampaikan Terima Kasih pada Pemuka Agama

Soal Penegakan Prokes dan Vaksinasi, Jokowi Turut Sampaikan Terima Kasih pada Pemuka Agama

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Asabri Meninggal, Kejari Jaktim Bakal Hentikan Tuntutan

Tersangka Kasus Korupsi Asabri Meninggal, Kejari Jaktim Bakal Hentikan Tuntutan

Nasional
Jokowi: Mari Bergandengan Tangan, Rapatkan Barisan, Bersama-sama Hadapi Pandemi Covid-19

Jokowi: Mari Bergandengan Tangan, Rapatkan Barisan, Bersama-sama Hadapi Pandemi Covid-19

Nasional
Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia, Wapres Ajak Masyarakat Syukuri Kemerdekaan

Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia, Wapres Ajak Masyarakat Syukuri Kemerdekaan

Nasional
Menag: Semoga Pandemi Lekas Berakhir dan Kita Dapat Hidup Normal Kembali

Menag: Semoga Pandemi Lekas Berakhir dan Kita Dapat Hidup Normal Kembali

Nasional
Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat

Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat

Nasional
Peringatan HUT ke-76 RI, Pemerintah Imbau Pasang Bendera Merah Putih 1-31 Agustus

Peringatan HUT ke-76 RI, Pemerintah Imbau Pasang Bendera Merah Putih 1-31 Agustus

Nasional
UPDATE 1 Agustus: 20.673.079 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 1 Agustus: 20.673.079 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 1 Agustus: 30.738 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Tengah Terbanyak

UPDATE 1 Agustus: 30.738 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Tengah Terbanyak

Nasional
Politikus PAN: Tidak Boleh Lagi Ada Alasan Vaksin Covid-19 Kosong

Politikus PAN: Tidak Boleh Lagi Ada Alasan Vaksin Covid-19 Kosong

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Ada 535.135 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 1 Agustus: Ada 535.135 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Jawa Tengah Catatkan Penambahan Tertinggi Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

UPDATE 1 Agustus: Jawa Tengah Catatkan Penambahan Tertinggi Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

Nasional
Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Pelonggaran Aktivitas Diprediksi Tingkatkan Minat Masyarakat untuk Divaksinasi

Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Pelonggaran Aktivitas Diprediksi Tingkatkan Minat Masyarakat untuk Divaksinasi

Nasional
UPDATE: Tambah 178.375 Spesimen Diperiksa Dalam 24 Jam Terakhir

UPDATE: Tambah 178.375 Spesimen Diperiksa Dalam 24 Jam Terakhir

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Delta Menyebar Hampir Merata di Seluruh Indonesia

Kemenkes Sebut Varian Delta Menyebar Hampir Merata di Seluruh Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X