Kompas.com - 06/06/2021, 13:38 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, Kamis (27/5/2021). Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy saat Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, Kamis (27/5/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, saat ini pemerintah sedang mengembangkan perubahan kurikulum.

Perubahan kurikulum itu, kata dia, agar lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bisa mudah mendapatkan lapangan pekerjaan.

Hal tersebut juga dilakukan mengingat permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar SMK lebih diperbanyak.

"Presiden minta SMK supaya diperbanyak dan bagaimana supaya ketemu dengan lapangan kerja. Maka perubahan kurikulum yang sekarang dikembangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama adalah membalik kurikulumnya," kata Muhadjir saat memberi orasi ilmiah di acara wisuda Universitas Gunadarma secara virtual, Minggu (6/6/2021).

Baca juga: Muhadjir Effendy Sebut Penanganan Covid-19 Varian India di Cilacap Sangat Baik

Muhadjir mengatakan, kurikulum tersebut yang semula supply driven atau dibuat pemerintah melalui kementerian, akan diubah menjadi demand driven, yaitu dibuat dunia usaha dan industri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tujuannya agar kurikulum tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka di dunia usaha dan industri.

"Perubahan dari supply driven menjadi demand driven ini merupakan kebijakan strategis dalam upaya melakukan link and match antara lulusan SMK/SMA dengan dunia kerja," kata Muhadjir.

Muhadjir pun berharap peranan kampus dapat mendukung dengan cara mengeksplorasi kebijakan tersebut.

Sebab, kata dia, untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja yang sangat dinamis tidak mungkin hanya mengandalkan pendidikan guru formal saja.

Mereka yang punya pengalaman kerja di lapangan (silver expert), yang sudah mahir bekerja dan cukup di lapangan, kata dia, bisa ditarik masuk ke sekolah untuk menjadi guru.

Baca juga: Muhadjir Effendy: Larangan Mudik Tak Berhasil 100 Persen, tapi Bukan Gagal

"Kalau perlu, setelah tamat dia yang mencarikan pekerjaan sesuai dengan yang dia lakukan selama ini," kata Muhadjir.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa SMA/SMK dalam rangka pendidikan karakter.

Sebab, KIP bagi pendidikan dasar sudah diberikan kepada SD/SMP, sehingga SMA/SMK, pendidikan karakternya dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja.

"Intervensi Presiden pada level ini yang paling menonjol yaitu memperbanyak jumlah SMK dibanding SMA agar sebagian besar anak-anak yang usia kerja itu segera bisa memasuki lapangan kerja," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa 4 Anggota DPRD Jabar, KPK Dalami Aliran Uang Terkait Pengaturan Proyek di Indramayu

Periksa 4 Anggota DPRD Jabar, KPK Dalami Aliran Uang Terkait Pengaturan Proyek di Indramayu

Nasional
Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Perencanaan dan Pembahasan Pengadaan Bansos Covid-19

Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Perencanaan dan Pembahasan Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Harga Penawaran Tanah di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Harga Penawaran Tanah di Munjul

Nasional
Hari Ini, Eks Mensos Juliari Batubara Jalani Sidang Tuntutan Kasus Korupsi Bansos Covid-19

Hari Ini, Eks Mensos Juliari Batubara Jalani Sidang Tuntutan Kasus Korupsi Bansos Covid-19

Nasional
Guru Besar FISIP UI: Perancang Statuta Tidak Cermat, PP 75/2021 Cacat Materil

Guru Besar FISIP UI: Perancang Statuta Tidak Cermat, PP 75/2021 Cacat Materil

Nasional
Tidak Merakyat, Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Wakil Rakyat

Tidak Merakyat, Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Wakil Rakyat

Nasional
Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Anggota DPR Dinilai Tidak Merakyat

Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Anggota DPR Dinilai Tidak Merakyat

Nasional
Satgas: Jangan Merasa Aman dari Covid-19 meski Tak Masuk Daerah Level 4

Satgas: Jangan Merasa Aman dari Covid-19 meski Tak Masuk Daerah Level 4

Nasional
Cegah Penularan Covid-19, Jokowi Imbau Masyarakat Tak Makan di Tempat

Cegah Penularan Covid-19, Jokowi Imbau Masyarakat Tak Makan di Tempat

Nasional
Satgas Covid-19: Tingkatkan Penanganan di IGD agar Kasus Kematian Turun

Satgas Covid-19: Tingkatkan Penanganan di IGD agar Kasus Kematian Turun

Nasional
Stepanus Robin Ubah Keterangan di Sidang, KPK: Akan Kami Ungkap Kebenarannya

Stepanus Robin Ubah Keterangan di Sidang, KPK: Akan Kami Ungkap Kebenarannya

Nasional
Menanti Tindakan Korektif Pimpinan KPK atas Malaadministrasi TWK

Menanti Tindakan Korektif Pimpinan KPK atas Malaadministrasi TWK

Nasional
Pembatasan Waktu Makan 20 Menit di Warteg yang Tuai Polemik...

Pembatasan Waktu Makan 20 Menit di Warteg yang Tuai Polemik...

Nasional
Duduk Perkara Kekerasan Tentara terhadap Warga di Merauke Versi TNI AU

Duduk Perkara Kekerasan Tentara terhadap Warga di Merauke Versi TNI AU

Nasional
[POPULER NASIONAL] 2.069 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari | KPK Diminta Tindaklanjuti Temuan Ombudsman

[POPULER NASIONAL] 2.069 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari | KPK Diminta Tindaklanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X