Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Tingkat Kepercayaan ke TNI 90 Persen, Terendah ke DPR dan Parpol

Kompas.com - 23/05/2021, 16:23 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI mendapatkan tingkat kepercayaan tertinggi dari masyarakat dalam survei yang digelar oleh Puspoll Indonesia.

Direktur Eksekutif Puspol Indonesia Muslimin Tanja mengatakan, dari hasil survei yang dilaksanakan, tingkat kepercayaan terhadap TNI mencapai sekitar 90 persen.

Jumlah tersebut terlihat dari hasil survei yang menunjukkan bahwa terdapat 32,8 persen yang menyatakan sangat percaya dan 62,2 persen cukup percaya.

Sisanya, 2,5 persen kurang percaya, 0,4 persen tidak percaya sama sekali, dan 2,1 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Baca juga: Survei ARSC, AHY Ranking 3 Capres 2024, Demokrat: Masyarakat Jenuh Lihat Calon Pemimpin Itu-itu Saja

"Lembaga yang tingkat kepercayaannya tertinggi itu ada di TNI. Jadi kalau kita lihat TNI itu tingkat kepercayaannya mencapai sekitar 90 persen. Jadi secara kelembagaan, masyarakat cukup percaya dengan lembaga TNI," kata Muslimin dalam konferensi pers hasil survei Puspoll Indonesia, Minggu (23/5/2021).

Lembaga yang mendapat tingkat kepercayaan tinggi kedua adalah Presiden.

Kepercayaan terhadap lembaga kepresidenan, kata dia, mencapai 80 persen lebih.

Jumlah tersebut terdiri dari 22,8 persen sangat percaya dan 59,4 persen cukup percaya.

Kemudian terdapat 14,1 persen yang kurang percaya, 1,1 persen tidak percaya sama sekali, dan 2,6 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Baca juga: Survei ARSC: 69,5 Persen Responden Tidak Setuju Masa Jabatan Presiden Diubah Bisa 3 Periode

Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempati urutan ketiga dengan tingkat kepercayaan 17,2 persen sangat percaya dan cukup percaya 63,8 persen atau sekitar 80 persen.

"Jadi ini adalah lembaga-lembaga yang tingkat tinggi," kata dia.

Sementara itu, lembaga yang kepercayaannya terendah diduduki oleh DPR dan partai politik.

Sebanyak 6,4 persen yang menyatakan sangat percaya kepada DPR, 56,9 cukup percaya, 27,4 persen kurang percaya, 4,1 persen tidak percaya sama sekali, dan 5,1 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Kemudian ada 5,1 persen yang menyatakan sangat percaya pada partai politik, 50,1 cukup percaya, 31,9 kurang percaya, 6,9 tidak percaya sama sekali, dan 6,1 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Baca juga: Survei ARSC: Elektabilitas PDI-P 15,03 Persen, Gerindra 15,03 Persen, Demokrat 14,08 Persen

"Ini tentunya banyak faktor kenapa lembaga ini cukup rendah tingkat kepercayaannya, yang paling banyak disorot memang lembaga ini," kata dia.

Pengumpulan data survei Puspoll Indonesia dilakukan sejak 20-29 April 2019 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur di 34 provinsi.

Sampel survei dipilih secara acak dengan metode penarikan sampel acak bertingkat dengan jumlah sampel sebanyak 1.600 responden dan margi of error 2,45 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com