Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cek Kedisiplinan ASN Pasca-libur Lebaran, Sekjen Kemenkumham Lakukan Sidak

Kompas.com - 18/05/2021, 05:25 WIB
Tatang Guritno,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasca-libur hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Sekjen Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Andap Budhi Revianto melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk mengecek kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN).

"Saya ingin mengecek secara langsung kedisiplinan ASN di lingkungan Sekjen Kemenkumham. Sebab instruksi saya sebelum liburan kemarin jelas agar ASN tetap menjaga kinerja dan tingkatkan kedisiplinan," ujar Andap, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (17/5/2021).

Baca juga: Bupati Blora Sidak Hari Pertama Kerja Usai Libur Lebaran, Sejumlah Kantor Dinas Terlihat Sepi

Dalam sidak yang dilakukan tersebut, Andap menuturkan daftar hadir ASN di lingkungan Kemenkumham mencapi 80 persen.

Angka ini menurut Andap cukup tinggi, sebab 20 persen sisanya hanya absen karena sakit dan bekerja dari rumah work from home (WFH).

"Kertas laporan kehadiran yang saya terima, kehadiran ASN cukup tinggi, sekitar 80 persen. Sisanya sakit atau WFH," kata dia.

Baca juga: Walkot Bobby Sidak Hari Pertama Kerja Usai Lebaran, Temukan Ada ASN Bolos

Andap menjelaskan, saat ini Kemenkumham masih menerapkan sistem WFH dan work from office (WFO) secara bergiliran.

Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan Kemenkumham.

"Khususnya mereka yang usianya di atas 46 tahun atau yang memiliki komorbid, kami beri keringanan untuk bekerja di rumah atau WFH," imbuhnya.

Baca juga: Hari Pertama Kerja Setelah Lebaran, Wali Kota Tangsel Cek ASN yang Mudik

Selain mengecek kedisipilinan ASN di lingkungannya, Andap juga menggunakan momen sidak untuk menyapa para pegawai Kemenkumham pasca-libur Lebaran.

"Dengan sidak ini saya ingin melihat dan berinteraksi secara langsung dengan seluruh ASN sekaligus halal bi halal, saling maaf memaafkan," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com