Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/05/2021, 08:01 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, Indonesia akan mengikuti Universal Periodic Review (UPR) atau evaluasi rutin yang diadakan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait penghormatan hak asasi manusia (HAM) di tahun 2022.

Beka khawatir label teroris terhadap KKB di Papua tidak membuat situasi di Bumi Cendrawasih semakin membaik.

“Saya khawatir kalau situasi di Papua itu tidak membaik begitu akan jadi isu yang kemudian jadi concern lebih besar di komunitas internasional,” kata Beka dalam dalam diskusi virtual bertajuk “Mengkaji Penyematan Label Teroris Kepada KKB Papua: Solusi atau Masalah”, Jumat (7/5/2021).

Menurut Beka, Indonesia akan ditanya secara mendalam perihal penegakkan HAM dalam kegiatan UPR tahun depan.

Baca juga: Bantah Pengerahan Pasukan Khusus Kejar KKB, Kapolda Papua: Orang Suka Membesar-besarkan Saja

Ia pun berharap pemerintah dapat melakukan upaya membuat situasi di Papua semakin menjadi semakin baik.

“Ini adalah sesi khusus di mana Indonesia memang di tanya dari A sampai Z, dan kita harus kemudian berpikir keras bagaimana kemudian Papua menjadi lebih baik,” ujarnya.

Menurut Beka, seharusnya pemerintah berhati-hati dalam memberikan label teroris terhadap KKB di Papua dengan memerhatikan dampak di dalam maupun luar negeri.

Komnas HAM pun sejak awal tidak mendukung kebijakan pemerintah yang memasukan KKB dalam katagori teroris dengan mempertimbangkan dampak di dalam maupun di luar negeri.

“Kita harus berhati-hati betul-betul dengan penyematan teroris ini karena menghitung dampak di dalam negeri maupun juga dampak internasionalnya,” ujarnya.

Baca juga: LIPI: Pelabelan KKB Teroris Tingkatkan Eskalasi Konflik, Sulit Ada Dialog

Bagi Komnas HAM, pemberian label teroris kepada KKB di Papua bukan solusi yang realistis.

Beka menekankan, jalan damai merupakan solusi dalam menyelesaikan konflik di Papua.

“Dan penyematan teroris tentu saja bukan solusi yang realistis hari ini bahkan sampai kapan pun, karena jalan damai adalah yang paling bermartabat untuk menyelesaikan kasus atau kompleksitas Papua," katanya.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebelumnya mengumumkan KKB masuk sebagai organisasi teroris di Indonesia.

Baca juga: Saat 100 Warga Berlindung di Kantor Bupati Puncak Papua untuk Selamatkan Diri dari Teror KKB

Keputusan ini dilakukan menyusul semakin masifnya kekerasan KKB yang berujung pada kematian.

“Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris," ujar Mahfud dalam konferensi pers dikutip dari kanal Youtube Kemenko Polhukam, Kamis (29/4/2021).

Keputusan ini kemudian menuai kritik dari Komnas HAM hingga kelompok masyarakat sipil.

Pelabelan tersebut dianggap akan meningkatkan eskalasi kekerasan di Bumi Cendrawasih.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com