Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Siasati Larangan Mudik, Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Terburuk

Kompas.com - 06/05/2021, 12:46 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetyarini meminta Pemerintah untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk setelah Hari Raya Idul Fitri, yakni melonjaknya kasus Covid-19.

Netty mengatakan, hal itu mesti dipersiapkan karena masyarakat terkesan dapat menyiasati kebijakan larangan mudik pada Lebaran tahun ini.

"Ada beberapa sikap para pejabat publik yang membuat kebijakan ini diakali dan disiasati, saya ingin pemerintah menyiapkan skenario terburuk yang sangat mungkin kita hadapi pasca Hari Raya Idul Fitri ini," kata Netty dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (6/5/2021).

Baca juga: Buka Masa Sidang, Puan Singgung Larangan Mudik dan Ketersediaan Sembako Saat Lebaran

Netty mengatakan, kewaspadaan juga mesti ditingkatkan menyusul adanya tiga varian baru virus corona yang sudah terdeteksi masuk ke wilayah Indonesia.

Politikus PKS itu mengingatkan agar jangan sampai terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia seperti yang terjadi di India dalam beberapa waktu terakhir.

"Tentu hal ini tidak dapat dipandang remeh dan dipandang sebelah mata karena kita melihat bagaimana situasi yang terjadi yang sering disebut sebagai tsunami pandemi di India," ujar dia.

Secara khusus, Netty juga meminta pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan sistem layanan kesehatan dengan menjamin hak-hak tenaga kesehatan.

"Perlindungan dan insentif tenaga kesehatan harus diberikan karena meraka adalah garda terdepan sekaligus benteng terakhir dalam penanganan pandemi Covid-19 ini," kata Netty.

Baca juga: Pemerintah Diminta Konsisten Terapkan Larangan Mudik Lebaran 

Masih terkait mudik,, anggota Komisi XI DPR Didi Irawadi meminta aparat untuk bertindak tegas guna menghindari melonjaknya kasus Covid-19 akibat mudik Lebaran.

Hal itu ia sampaikan berkaca dari terbongkarnya sejumlah kasus yang mempermainkan aturan karantina kesehatan.

"Harus ada pengawasan yang baik, ada tindakan yang tegas, jangan sampai ada aparat di lapangan yang menyalahgunakan amanah ini, jangan terjadi 'hengky pengky' di dalam pengawasan larangan mudik," kata politikus Partai Demokrat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com