Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: 53 Awak KRI Nanggala-402 adalah Patriot Terbaik Penjaga Kedaulatan Negara

Kompas.com - 25/04/2021, 13:05 WIB
Tatang Guritno,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, 53 awak kapal yang berada di kapal selam KRI Nanggala-402 merupakan patriot terbaik penjaga kedaulatan negara.

Jokowi menjelaskan, saat ini pemerintah terus mamaksimalkan upaya pencarian dan penyelamatan.

"Mereka adalah putra-putra terbaik bangsa, patriot terbaik penjaga kedaulatan negara. Pencarian dan penyelamatan telah dan masih akan kami lakukan," kata Jokowi dalam konferensi pers virtual, Minggu (25/4/2021).

Baca juga: Daftar Nama 53 Awak KRI Nanggala-402 yang Dinyatakan Tenggelam

Jokowi meminta masyarakat mendoakan dan berharap yang terbaik pada proses pencarian.

"Marilah semuanya kita memanjatkan doa dan harapan terbaik pada 53 patriot terbaik penjaga kedaulatan negara dan bagi segenap anggota keluarga agar diberikan kesabaran, ketabahan, dan kekuatan," tutur Jokowi.

Sebagai informasi, KRI Nanggala-402 dinyatakan tenggelam setelah sebelumnya hilang kontak sejak Rabu (21/4/2021) dini hari.

Baca juga: Anies Ajak Warganet Doakan Seluruh Awak KRI Nanggala-402

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan, status kapal selam itu naik dari submis (hilang) menjadi subsunk (tenggelam) setelah beberapa barang ditemukan.

Barang-barang tersebut antara lain pelurus tabung torpedo, pembungkus pipa pendingin, dan pelumas periskop kapal selam.

TNI AL juga menemukan alat shalat yang diduga milik awak kapal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com