Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Terus Kembangkan Riset Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

Kompas.com - 20/04/2021, 16:37 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah masih terus mengembangkan riset tentang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) skala kecil.

Pengembangan PLTP menjadi salah satu fokus pemerintah dalam riset energi baru terbarukan.

"Kami mengembangkan PLTP skala kecil yang mudah-mudahan bisa dikembangkan di berbagai daerah yang punya kandungan panas bumi," kata Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro usai sidang paripurna Dewan Energi Nasional di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/4/2021).

Bambang mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kandungan panas bumi terbesar di dunia.

Baca juga: NTB Manfaatkan Sampah untuk Bahan Bakar Pembangkit Listrik

Namun, pengembangan PLTP terhambat karena skalanya yang terlalu besar.

"Mungkin pada skala pembangkitnya yang kalau terlalu besar akan memakan investasi yang sangat mahal," ujarnya.

Oleh karenanya, dengan skala yang kecil, pengembangan PLTP diharapkan dapat berhasil dan hasilnya dapat segera dirasakan masyarakat.

"Sehingga listrik yang dihasilkan akan bermanfaat bagi daerah sekitarnya," kata Bambang.

Tak hanya itu, pemerintah juga tengah fokus mengembangkan energi nuklir sebagai pembangkit listrik.

Baca juga: Kepulauan Seribu Punya Pembangkit Listrik Surya Hybrid Terbesar di DKI Jakarta

Terkait hal ini, Bambang mengatakan, pihaknya terus mengupayakan jaminan keselamatan, baik lokasi maupun teknologi pengembangan energi nuklir.

"Kita tetap menjaga kesiapan untuk pengembangan teknologi nuklir karena bagaimana pun kita harus terus memastikan bahwa ke depan ketika Indonesia ekonominya tumbuh harus ada listrik yang memadai," kata Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com