Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Tegaskan Vaksin Gotong Royong Tak Diperjualbelikan ke Individu

Kompas.com - 19/04/2021, 09:35 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, menegaskan bahwa vaksin gotong royong tidak diperjualbelikan ke individu.

Vaksin gotong royong ditujukan untuk perusahaan atau badan hukum. Selanjutnya, perusahaan atau badan hukum memberikannya ke karyawan.

"Vaksinasi ini tidak diperjualbelikan ke individu. Jadi vaksinasi gotong-royong adalah betul-betul tujuannya kepada badan usaha, badan hukum, ataupun perusahaan untuk menyasar karyawan karyawatinya," kata Nadia dalam diskusi daring yang ditayangkan YouTube PB Ikatan Dokter Indonesia, Minggu (18/4/2021).

Baca juga: Kemenkes Pastikan ODGJ Akan Mendapat Vaksinasi Covid-19

Nadia mengatakan, ihwal vaksinasi gotong royong telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021.

Pada dasarnya, mekanisme vaksin gotong royong sama dengan vaksinasi program pemerintah. Perbedaannya terletak pada pembiayaan vaksinasi.

Vaksinasi program pemerintah sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah. Sementara, vaksin gotong royong dibiayai oleh perusahaan, badan hukum, atau badan usaha.

"Jadi tidak ada individu atau perorangan yang kemudian memberikan vaksinasi untuk individu. Jadi tidak akan ada seperti orang swasta kemudian individu mendapatkan vaksinasi secara swasta," ujar Nadia.

"Memang artinya perusahaan itu harus membelikan untuk karyawan, karyawatinya, buruhnya atau kalau mau dengan keluarganya silakan, tapi yang membeli perusahaan," tuturnya.

Baca juga: Vaksin Gotong Royong Didatangkan dari Rusia dan China, Ini Rincian dan Jadwal Kedatangannya

Setelah perusahaan membeli vaksin gotong royong, layanan vaksinasi selanjutnya akan diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan swasta, bukan milik pemerintah.

"Jadi tidak boleh fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah," kata Nadia.

Nadia menyebutkan, pemerintah nantinya akan mengatur harga vaksin gotong royong untuk perusahaan.

Namun, ia mengatakan, hingga kini vaksin tersebut belum sampai di Indonesia.

"Jadi kalau sekarang ini kita sering lihat beberapa rumah sakit sering menawarkan untuk vaksinasi mandiri saya rasa itu masih berupa angin segar karena pertama vaksinnya sendiri belum datang," kata dia.

Baca juga: Bio Farma: Sinopharm, Sputnik V, dan CanSino Digunakan untuk Vaksinasi Gotong Royong

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com