Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Kompas.com - 17/04/2021, 19:32 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam peringatan Hari Siaran Nasional ke-88, Kamis (1/4/2021). Foto: Biro Pers Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam peringatan Hari Siaran Nasional ke-88, Kamis (1/4/2021).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia harus memiliki kekhasan tersendiri dalam merancang wilayah atau kota.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat sambutan di acara HUT Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAPI) ke-50, Sabtu (17/4/2021).

"Kita, Indonesia harus memiliki kekhasan sendiri ketika membuat perencanaan wilayah maupun perencanaan kota," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Kepala Negara membenarkan bahwa Indonesia harus belajar dari negara lain dalam menata kota atau wilayah.

Namun, Indonesia juga tidak boleh lupa dan harus mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi.

Salah satu yang diminta Jokowi untuk dirancang dengan matang dalam pembangunan wilayah atau kota adalah membangun kota yang makin inklusif serta terbuka bagi seluruh warga.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bagaimana kita merancang jalan yang aman dan nyaman digunakan pejalan kaki, pesepeda, naik motor dan mobil," ujarnya

"Bagaimana kita merancang kompleks pertokoan yang tidak ekslusif untuk kelas atas saja, tapi juga mixed untuk konsumsi masyarakat bawah," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Selain itu Jokowi juga minta rancangan campuran antara kantor dan tempat tinggal agar tempat tinggal para pekerja tidak terlalu jauh dari tempat kerja.

Selain itu, Jokowi meminta merancang desain kota yang mengamankan sungai dan membuat warganya cinta terhadap sungainya.

"Desain perencanaan wilayah dan kota yang dirancang dengan matang akan berkontribusi besar terhadap kualitas hidup warga, terhadap kualitas lingkungan, kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, serta terhadap citra indonesia di mata masyarakat internasional," ucap Jokowi.

Baca juga: Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
Satgas Jelaskan Penyebab Kematian akibat Covid-19 yang Didominasi Usia Produktif

Satgas Jelaskan Penyebab Kematian akibat Covid-19 yang Didominasi Usia Produktif

Nasional
Keberatan atas LAHP Ombudsman, KPK Klaim Tak Ada Penyisipan Materi TWK

Keberatan atas LAHP Ombudsman, KPK Klaim Tak Ada Penyisipan Materi TWK

Nasional
Jaksa Pinangki Segera Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Jaksa Pinangki Segera Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Nasional
Selama Ada Bukti, Moeldoko Mengaku Siap Dilaporkan Perkara Obat Ivermectin

Selama Ada Bukti, Moeldoko Mengaku Siap Dilaporkan Perkara Obat Ivermectin

Nasional
Varian Delta Cepat Menular dan Timbulkan Risiko Keparahan, Masyarakat Diminta 'Testing' Dini

Varian Delta Cepat Menular dan Timbulkan Risiko Keparahan, Masyarakat Diminta "Testing" Dini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X