Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Ingatkan Masyarakat Tak Lengah Protokol Kesehatan meski Ada Vaksin Covid-19

Kompas.com - 15/04/2021, 16:08 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan masyarakat agar tidak lengah terhadap protokol kesehatan Covid-19 meski sudah ada vaksin.

Sebab, vaksin Covid-19 yang saat ini diberikan pun tidak menjamin seseorang akan kebal terhadap penyakit yang disebabkan virus corona tersebut.

"Kita jangan sampai lengah, ada beberapa negara yang lengah. Angka-angka (mengalami) penurunan, (tetapi) kemudian protokol kesehatan tidak diikuti, masker tidak dipakai," kata Tito saat mendampingi Ketua Umum TP PKK Pusat menerima bantuan masker dari Capajet Limited melalui Yayasan HOPE Indonesia di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (15/4/2021), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Satgas Covid-19: Vaksin Nusantara Dikembangkan di Amerika dan Diujicoba di Indonesia

Tito mengatakan, Indonesia harus bersyukur karena penularan Covid-19 di Tanah Air trennya menurun.

Hal tersebut terlihat dari angka kesembuhan yang menurutnya cukup menggembirakan.

Di beberapa negara, kata dia, penurunan kasus Covid-19 tersebut diikuti dengan pelonggaran protokol kesehatan masyarakat sehingga kasusnya malah kembali meningkat.

"Nah kita jangan sampai terlena, sekarang sudah mulai ada vaksin, vaksinasi sudah berjalan. Ini berguna untuk proteksi perorangan dan menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity," ujar dia.

Menurut Tito, vaksin dan protokol kesehatan merupakan dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan, terutama dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Baca juga: Satgas Covid-19: Tim Vaksin Nusantara Sebaiknya Berkoordinasi dengan BPOM

Dalam mengendalikan pandemi ini, kata dia, semua pihak harus terlibat.

Sebab, ujar Tito, pengendalian kasus juga berarti menyelamatkan sisi kesehatan dan aspek ekonomi masyarakat.

"Karena itu, empat kriteria pengendalian kasus (menurunnya angka kasus positif, angka kesembuhan meningkat, angka kematian menurun dan ketersediaan pelayanan di rumah sakit), akan sangat bergantung pada tingkat penerapan protokol kesehatan yang dijalankan masyarakat," ucap mantan Kapolri ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com