Kompas.com - 12/04/2021, 17:15 WIB
Ilustrasi vaksin Covid-19, vaksin India, vaksin buatan India, vaksin virus corona India. Dua vaksin corona India menuai kontroversi. SHUTTERSTOCK/PalSandIlustrasi vaksin Covid-19, vaksin India, vaksin buatan India, vaksin virus corona India. Dua vaksin corona India menuai kontroversi.

JAKARTA, KOMPAS.com - China mempertimbangkan akan mencampurkan beberapa vaksin Covid-19. Hal ini dilakukan setelah negara tersebut mengakui vaksin yang diproduksinya memiliki efikasi yang cukup rendah.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pihaknya menunggu hasil uji klinis pencampuran vaksin Covid-19 tersebut guna memastikan inovasi yang dilakukan dapat meningkatkan efektivitas vaksin Covid-19.

"Kita tunggu saja karena ini kan masih harus melewati berbagai uji klinis, untuk memastikan bahwa ide atau inovasi ini memiliki efektivitas kemudian memiliki imunogenitas serta efikasi yang lebih baik mungkin dari kondisi yang saat ini," kata Nadia dalam konferensi pers secara virtual, Senin (10/4/2021).

Baca juga: Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nadia mengatakan, pemerintah akan mengambil sikap setelah uji klinis pencampuran vaksin Covid-19 tersebut selesai dilakukan.

"Sehingga baru kemudian bisa kita pertimbangkan, apakah jenis tersebut atau kebijakan tersebut bisa kita gunakan dalam pelaksanaan vaksinasi kita," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, China sedang mempertimbangkan untuk mencampur berbagai vaksin Covid-19, untuk meninggikan keampuhannya yang sekarang relatif rendah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Rencana itu disampaikan oleh Gao Fu, kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit China.

"Pihak berwenang harus mempertimbangkan cara-cara untuk memecahkan masalah, bahwa tingkat efektivitas vaksin yang ada sekarang tidak tinggi," lapor kantor berita China The Paper mengutip perkataan Gao Fu.

Komentar Gao Fu ini adalah yang pertama kalinya seorang pakar ternama di "Negeri Panda", secara terbuka menyinggung kemanjuran vaksin virus corona China yang relatif rendah.

China sendiri terus gencar melakukan vaksinasi dan mengekspor vaksin corona ke seluruh dunia.

Baca juga: Polemik Sinovac dan Syarat Umrah serta Haji yang Wajibkan Penggunaan Vaksin Bersertifikat WHO

Negara pimpinan Xi Jinping itu sudah menyuntikkan sekitar 161 juta dosis sejak vaksinasi dimulai tahun lalu.

Mereka menargetkan 40 persen dari 1,4 miliar populasinya sudah divaksin Covid-19 pada Juni.

Namun ada beberapa orang yang tak kunjung mendaftar vaksinasi, sedangkan sebagian besar kehidupan di China sudah kembali normal dan kasus domestiknya terkendali.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Calon Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto, Hakim yang Vonis Ahok Bersalah

Mengenal Calon Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto, Hakim yang Vonis Ahok Bersalah

Nasional
Survei Indostrategic: Elektabilitas PDI-P Teratas, Disusul Gerindra dan Demokrat

Survei Indostrategic: Elektabilitas PDI-P Teratas, Disusul Gerindra dan Demokrat

Nasional
Calon Hakim Agung Nilai Pencemaran Nama Baik Prita Mulyasari Masuk Ranah Perdata

Calon Hakim Agung Nilai Pencemaran Nama Baik Prita Mulyasari Masuk Ranah Perdata

Nasional
Epidemiolog Sebut Pandemi Covid-19 Indonesia Belum Terkendali dengan Baik

Epidemiolog Sebut Pandemi Covid-19 Indonesia Belum Terkendali dengan Baik

Nasional
Soal Pengecatan Pesawat Kepresidenan, Istana: Usianya Sudah 7 Tahun, Harus Dapat Perawatan Besar

Soal Pengecatan Pesawat Kepresidenan, Istana: Usianya Sudah 7 Tahun, Harus Dapat Perawatan Besar

Nasional
Ombudsman Buka Posko Pengaduan Seleksi CPNS, Bisa Disampaikan lewat Laman Ini

Ombudsman Buka Posko Pengaduan Seleksi CPNS, Bisa Disampaikan lewat Laman Ini

Nasional
Menilik Tingginya Kasus dan Kematian akibat Covid-19 di Jawa-Bali Selama PPKM Level 4

Menilik Tingginya Kasus dan Kematian akibat Covid-19 di Jawa-Bali Selama PPKM Level 4

Nasional
Komisi II Sebut Masyarakat Ingin Desain Surat Suara Disederhanakan

Komisi II Sebut Masyarakat Ingin Desain Surat Suara Disederhanakan

Nasional
KPK Dalami Dokumen Pencairan Dana Pengadaan Lahan Munjul Senilai Rp 1,8 Triliun

KPK Dalami Dokumen Pencairan Dana Pengadaan Lahan Munjul Senilai Rp 1,8 Triliun

Nasional
Dicecar Soal Sunat Vonis Pinangki dan Djoko Tjandra, Ini Jawaban Calon Hakim Agung Aviantara

Dicecar Soal Sunat Vonis Pinangki dan Djoko Tjandra, Ini Jawaban Calon Hakim Agung Aviantara

Nasional
RI Terima 500.000 Dosis Vaksin Sinopharm, Total Stok 8 Juta Dosis

RI Terima 500.000 Dosis Vaksin Sinopharm, Total Stok 8 Juta Dosis

Nasional
Calon Hakim Agung Dwiarso Budi Anggap Penanganan Kasus Narkoba Tak Bisa Represif

Calon Hakim Agung Dwiarso Budi Anggap Penanganan Kasus Narkoba Tak Bisa Represif

Nasional
Mahfud Dorong Kolaborasi ASEAN untuk Pemulihan Pasca-pandemi Covid-19

Mahfud Dorong Kolaborasi ASEAN untuk Pemulihan Pasca-pandemi Covid-19

Nasional
Calon Hakim Agung Nilai Hukuman Mati Masih Diperlukan dalam Keadaan Khusus

Calon Hakim Agung Nilai Hukuman Mati Masih Diperlukan dalam Keadaan Khusus

Nasional
Kasetpres: Anggaran Pengecatan Ulang Pesawat Kepresidenan Sudah Dialokasikan di APBN

Kasetpres: Anggaran Pengecatan Ulang Pesawat Kepresidenan Sudah Dialokasikan di APBN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X