Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan Komisi IX Usulkan Bencana NTT Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional

Kompas.com - 05/04/2021, 11:45 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena meminta pemerintah pusat menetapkan bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bencana nasional.

"Melihat skala kerusakan dan bisa dipastikan seluruh daerah se-NTT kabupaten/kota semua terdampak, kemudian juga dengan korban jiwa dan kerusakan yang sedemikian hebat, kami meminta agar bencana di NTT ini bisa menjadi bencana nasional," kata Melki, Senin (5/4/2021).

Anggota DPR dari daerah pemilihan NTT II itu menuturkan, berdasarkan informasi yang ia peroleh, kerusakan akibat bencana terjadi di hampir semua kabupaten/kota se-NTT.

Ia mengaku banyak mendapat laporan soal rumah warga yang rubuh, jalan dan jembatan terputus, tiang listrik tumbang, hingga jaringan komunikasi yang sulit diakses.

Baca juga: #PrayForNTT, Bagaimana Situasi Banjir Bandang di NTT?

"Nampaknya status kejadian bencana di NTT ini tidak mungkin bisa dihadapi oleh skala kabupaten atau provinsi saja dengan kerusakan yang sedemikian hebat, baik itu korban jiwa yang meninggal maupun yang terdampak," kata dia.

Politikus Partai Golkar itu berharap, dengan ditetapkannya bencana alam di NTT sebagai bencana nasional, pemerintah dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi dan pemulihan sosial.

Selain itu, pemerintah pusat juga diharapkan membantu untuk memastikan tidak ada penularan Covid-19 atau penyakit lainnya seperti malaria dan demam berdarah pasca-bencana.

Ia meyakini, dengan adanya status bencana nasional, kerja sama dari pemerintah pusat hingga tingkat desa dan kelurahan dalam penanganan bencana ini dapat dilakukan lebih cepat.

Seperti diketahui, banjir bandang telah menerjang dua desa di Flores Timur pada Minggu (4/4/2021) pukul 01.00 WITA.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Kepala BNPB hingga Kapolri Segera Tangani Banjir NTT-NTB

Selain itu, beberapa wilayah lainnya di NTT juga mengalami hal serupa.

Berdasarkan laporan BNPB, banjir bandang ini dipicu intensitas hujan tinggi.

Banjir telah menerjang beberapa desa antara lain Desa Nelelamadike di Kecamatan Ile Boleng, Kelurahan Waiwerang dan Desa Waiburak di Kecamatan Adonara Timur, Desa Oyang Barang dan Pandai di Kecamatan Wotan Ulumado serta Desa Waiwadan dan Duwanur di Kecamatan Adonara Barat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com