Kompas.com - 05/04/2021, 11:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di NTT dan NTB dilaksanakan secara cepat.

Jokowi meminta pelayanan kesehatan, ketersediaan logistik, serta kebutuhan dasar masyarakat harus diprioritaskan.

"Saya minta agar penanganan bencana dapat dilaksanakan dengan cepat dan baik, seperti bantuan pelayanan kesehatan ketersediaan logistik dan kebutuhan dasar bagi para pengungsi serta juga perbaikan infrastruktur," ujar Jokowi dalam keterangannya melalui video yang diunggah YouTube Sekretariat Presiden, Senin (5/4/2021).

"Untuk itu saya telah memerintahkan kepada Kepala BNPB Kepala Basarnas dan Mensos, Menteri PUPera serta Panglima TNI dan Kapolri untuk melakukan secara cepat evakuasi dan penanganan korban bencana serta penanganan dampak bencana," tuturnya.

Baca juga: Kepala BNPB Bertolak ke NTT Tinjau Lokasi Bencana Banjir dan Longsor


Presiden juga menyampaikan dukacita dan keprihatinannya atas adanya korban jiwa akibat bencana itu.

Jokowi menyatakan, dirinya dapat memahami apa yang dirasakan masyarakat.

"Atas nama pribadi dan atas nama seluruh rakyat Indonesia saya menyampaikan duka cita mendalam atas korban meninggal dunia tersebut dalam musibah tersebut dan saya memahami kesedihan yang dialami saudara kita akibat dampak yg ditimbulkan bencana ini," ucap Jokowi.

Sebagaimana diketahui, banjir dan tanah longsor terjadi di sejumlah daerah di NTT dan NTB, di antaranya di Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Malaka Tengah.

Baca juga: Kemensos Salurkan Bantuan Rp 1,1 Miliar untuk Korban Banjir di Bima, NTB

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah merilis adanya dua bibit siklon tropis yang dapat berdampak pada cuaca ekstrem di Tanah Air.

Salah satunya adanya potensi curah hujan lebat dan angin kencang di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada sepekan ini, yakni 3 – 9 April 2021.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyelidikan TGIPF Bisa Dipakai Menjerat Pelaku Pidana Lain di Tragedi Kanjuruhan

Penyelidikan TGIPF Bisa Dipakai Menjerat Pelaku Pidana Lain di Tragedi Kanjuruhan

Nasional
FGD Reformasi Hukum Peradilan, Sejumlah Aktivis dan Pakar Hukum Kumpul di Kemenkopolhukam

FGD Reformasi Hukum Peradilan, Sejumlah Aktivis dan Pakar Hukum Kumpul di Kemenkopolhukam

Nasional
Pengacara: Bharada E Siap jika Dihadapkan Langsung dengan Ferdy Sambo di Persidangan

Pengacara: Bharada E Siap jika Dihadapkan Langsung dengan Ferdy Sambo di Persidangan

Nasional
Anies Diusung Jadi Capres, Bagaimana Nasib Rencana Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS?

Anies Diusung Jadi Capres, Bagaimana Nasib Rencana Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS?

Nasional
DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

Nasional
TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

Nasional
Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Nasional
Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Nasional
Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Nasional
Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, 'Ojo Kemajon' atau 'Ojo Kesusu?'

Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, "Ojo Kemajon" atau "Ojo Kesusu?"

Nasional
ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

Nasional
BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

Nasional
Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Nasional
Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Nasional
Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.