Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI: Kekuatan Udara Jadi Penentu Kemenangan Perang Modern

Kompas.com - 31/03/2021, 14:49 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyebut kekuatan udara kini menjadi penentu kemenangan dalam peperangan modern.

Hal itu disampaikan Panglima TNI dalam Seminar Internasional Air Power 2021 dalam rangka memperingati HUT ke-75 TNI AU secara virtual, Rabu (31/3/2021).

"Air power atau kekuatan udara menjadi penentu kemenangan dalam hampir setiap konflik modern di dunia, apabila kita melihat kembali sejarah peperangan modern, kita akan melihat bahwa kekuatan udara menjadi game changer di medan pertempuran," ujar Panglima TNI dikutip dari kanal Youtube Airmen TV, Rabu (31/3/2021).

Baca juga: Wamenhan: Kekuatan Udara Indonesia Relatif Berimbang dengan Negara di Kawasan

Panglima TNI menuturkan, Perang Dunia II menjadi catatan sejarah yang lengkap bagi kebangkitan kekuatan udara sebagai senjata mematikan baru dalam pertempuran.

"Kita masih ingat bagaimana Armada Pasifik Amerika Serikat di Pearl Harbour dilumpuhkan oleh skuadron pesawat pembom dan pesawat tempur Jepang yang diluncurkan dari kapal induk," ungkapnya.

Menurutnya, nilai strategis kekuatan udara mencapai puncaknya saat terjadi konflik antara Azerbaijan dan Armenia di Nagorno Karabakh yang patut dijadikan pembelajaran.

"Kemenangan Azerbaijan atas Armenia telah membuka mata dunia terhadap kekuatan udara baru yang efektif, efisien dan mematikan, yaitu pesawat tempur nirawak atau Unmanned Combat Aerial Vehicle (UCAV)," ungkap Panglima TNI.

Baca juga: Panglima TNI: Kekuatan Udara Modal Wujudkan Kepentingan Nasional

Menurut Panglima TNI kemampuan UCAV tidak hanya digunakan untuk misi penyerangan saja.

Tetapi, drone-drone taktis dan strategis tersebut telah digunakan untuk menjadi mata di angkasa atau eyes in the sky untuk kepentingan di masa damai.

"Bila kita mencermati dinamika lingkungan strategis di kawasan, khususnya Indo-Pasifik, tren konflik yang berpotensi terjadi akan berada di domain maritim," jelas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com