Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mustakim
Jurnalis

Eksekutif Produser program talkshow Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Kenapa Terorisme Kembali Terjadi?

Kompas.com - 31/03/2021, 10:33 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

TERORISME kembali terjadi. Kali ini, teror itu berwujud aksi bom bunuh diri. Sepasang suami istri meledakkan diri di area gereja katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/3/2021).

Tindakan biadab ini dilakukan saat jemaat baru saja selesai melaksanakan Misa Minggu Palma. Sekitar 20 orang mengalami luka ringan hingga berat, termasuk petugas gereja dan jemaat akibat bom bunuh diri ini.

Baca juga: Saat Milenial Terlibat Bom Bunuh Diri, Iming-iming Jalan Pintas Masuk Surga, Direkrut Melalui Medsos

Peristiwa ini menambah panjang daftar tindakan terorisme di negeri ini. Mengutip data yang dirilis Public Virtue Research Institute, ada sembilan kasus ledakan bom yang terjadi sejak 2000.

Mulai dari Bom Bali I (2002), Bom JW Marriot (2003), Bom Bali II (2005), Bom Ritz Carlton (2009), Bom Masjid Az-Dzikra Cirebon (2011), Bom Sarinah (2016), Bom Mapolresta Solo (2016), Bom Kampung Melayu (2017), dan Bom Surabaya dan Sidoarjo (2018). Selain sembilan kasus dia atas, juga ada bom Konsulat Jenderal Filipina di Indonesia, Menteng, Jakarta, pada 1 Agustus 2000, bom Bursa Efek Jakarta 13 September 2000 dan bom malam Natal, 24 Desember 2000.

Selain teror bom, dalam beberapa tahun terakhir juga terjadi penyerangan. Misalnya, penyerangan terhadap rombongan polisi di Karanganyar, Cemoro Kandang, Jawa Tengah, yang disebut dilakukan oleh residivis kasus teror.

Pembantaian oleh kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora, yang menewaskan empat orang warga Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dan penyerangan terhadap Wiranto saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Menyoal program deradikalisasi

Bom bunuh diri di Makassar ini membuktikan jika terorisme masih ada dan nyata di depan mata. Insiden ini juga menunjukkan program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan sejumlah kementerian belum sesuai harapan.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019, deradikalisasi adalah proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.

Sejumlah pengamat terorisme menilai, program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah tidak ada landasan teoritiknya sehingga tidak terukur dan hasilnya tak optimal.

Selain itu, belum ada instrumen yang bisa mengukur tingkat radikalisme seseorang, baik mantan narapidana kasus terorisme maupun orang-orang yang rentan terpapar. Padahal, mantan teroris rentan kembali terpapar paham radikal dan terlibat terorisme.

Kasus Rullie Rian Zeke dan Ulfah Handayani Saleh bisa menjadi contoh. Pasangan suami istri ini menjadi pelaku bom bunuh diri di Katedral Our Lady of Mount Carmel, Pulau Jolo, Filipina Selatan. Padahal mereka sudah menjalani program deradikalisasi di Indonesia.

Regulasi dan anggaran

Teror di Makassar ini juga disorot banyak kalangan karena terjadi saat pemerintah dan DPR sudah mengesahkan Undang Undang Terorisme.

Padahal dalam beleid ini, penegak hukum diberi wewenang lebih terkait upaya pencegahan tindak pidana terorisme.

Kritik juga dilayangkan karena anggaran untuk penanggulangan terorisme cukup besar. Tahun ini BNPT mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 304,7 miliar untuk pagu indikatif tahun 2021. Padahal sebelumnya BNPT telah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 515,9 miliar untuk 2021.

Kerja-kerja intelijen juga tak luput dari kritik. Bom bunuh diri di Makassar menunjukkan intelijen kebobolan. Padahal, pemerintah sudah menggelontorkan anggaran yang besar guna memaksimalkan kerja-kerja intelijen, khususnya Badan Intelijen Negara (BIN).

Sejak era Presiden Jokowi, anggaran BIN naik setiap tahun. Bahkan kenaikannya sempat mencapai 305 persen.

Pada 2020 anggaran BIN meningkat menjadi Rp 7,42 triliun dari sebelumnya Rp 5,35 triliun pada 2019. Dan tahun ini, anggaran badan telik sandi ini juga kembali naik menjadi Rp 9,2 triliun.

Mengapa terorisme kembali terjadi? Apa benar ini bentuk kegagalan intelijen dan program deradikalisasi pemerintah?

Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (31/3/2021), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com