Dorong Pemerintah Perhatikan Guru Swasta, Anggota Komisi X Ingatkan Visi Misi Jokowi

Kompas.com - 30/03/2021, 12:40 WIB
Anggota DPR RI, Putra Nababan. Dok. DPR RIAnggota DPR RI, Putra Nababan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan guru swasta.

Putra mengaku mendapat banyak keluhan dan masukan dari para guru swasta yang meminta diperhatikan.

"Guru swasta ini kemarin di Rapat Panitia Kerja (Panja) juga menjadi pertanyaan. Bagaimana dengan nasib mereka? Ya, dengan guru-guru swasta ini," kata Putra dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X dengan Dirjen Guru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Selasa (30/3/2021).

Baca juga: Hibah DKI untuk Honor Guru Swasta yang Timbulkan Kekhawatiran...

Menguatkan argumennya untuk meminta agar guru-guru swasta diperhatikan, Putra pun menjelaskan bahwa peran serta guru swasta untuk memajukan pendidikan di Indonesia sudah banyak.

Terlebih, kata dia, guru swasta banyak diminta bantuan untuk mengisi kekurangan guru-guru di daerah.

"Itu di lapangan, di daerah baik di DKI Jakarta, juga sangat dibantu oleh guru-guru swasta. Kami dapat keluhan dan masukan banyak sekali dari guru-guru swasta yang mereka juga minta diperhatikan," jelasnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lebih lanjut, Putra mengingatkan pemerintah akan satu program saat Presiden Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca juga: PGRI DKI Dapat Hibah Rp 367 M, 61.000 Guru Swasta Akan Dapat Honor

Politikus PDI-P itu mengungkapkan, pada saat Presiden Jokowi masih menjabat Gubernur DKI, ada salah satu program yang dijalankan yaitu mengangkat guru bantu menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Jadi ini bukan satu program yang mendadak hanya muncul sekarang atau periode lalu, tapi sudah menjadi satu kesinambungan dari seorang kepala daerah yang kemudian menjadi presiden. Dan kemudian diwujudkan sekarang," ucap dia.

Putra mengaku, hal ini penting untuk diutarakan dan diingatkan agar pemerintah mengetahui sejarah bahwa ada satu program yang pernah dilakukan Jokowi saat menjadi gubernur, dan harus kembali dilanjutkan ketika menjadi presiden.

Sebab, menurutnya tidak ada visi misi kementerian, tetapi visi misi seorang presiden.

Baca juga: Ketua Guru Swasta di Jateng Tolak Full Day School karena Tidak Efektif

Ia menekankan bahwa DPR sebagai lembaga legislatif perlu mengingatkan lembaga eksekutif dalam hal ini program kerja presiden. 

Dalam rapat sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti juga meminta pemerintah memperhatikan guru honorer di sekolah-sekolah swasta di tengah upaya memenuhi kebutuhan guru melalui pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan tidak ada dikotomi antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Tidak ada perbedaan antara guru negeri dengan guru swasta," kata Agustina dalam rapat Panita Kerja Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer yang diikuti melalui akun Youtube Komisi X DPR RI, di Jakarta, Senin, seperti dikutip Antara.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepercayaan Publik terhadap KPK Terendah, Pukat UGM: Pengeroposan dari Dalam

Kepercayaan Publik terhadap KPK Terendah, Pukat UGM: Pengeroposan dari Dalam

Nasional
MAKI Cabut Gugatan Praperadilan UU KPK

MAKI Cabut Gugatan Praperadilan UU KPK

Nasional
Kasus Covid-19 di Indonesia Tembus 2 Juta yang Membuat Pemerintah Perketat PPKM Mikro

Kasus Covid-19 di Indonesia Tembus 2 Juta yang Membuat Pemerintah Perketat PPKM Mikro

Nasional
Kasus Covid-19 di DKI Melonjak, Anies Diminta Pertimbangkan Lockdown 14 Hari

Kasus Covid-19 di DKI Melonjak, Anies Diminta Pertimbangkan Lockdown 14 Hari

Nasional
Ditarget Rampung 2022, PLBN Natuna Diharapkan Tumbuhkan Ekonomi di Perbatasan

Ditarget Rampung 2022, PLBN Natuna Diharapkan Tumbuhkan Ekonomi di Perbatasan

Nasional
Akurasi Antigen Disebut Lebih Rendah dari PCR, Kemenkes: Sudah Direkomendasikan WHO

Akurasi Antigen Disebut Lebih Rendah dari PCR, Kemenkes: Sudah Direkomendasikan WHO

Nasional
IDI Imbau Sebaiknya Laporan Harian Covid-19 Berdasarkan PCR dan Antigen Dipisahkan

IDI Imbau Sebaiknya Laporan Harian Covid-19 Berdasarkan PCR dan Antigen Dipisahkan

Nasional
Posko Minim, Mendagri Sebut PPKM Mikro Belum Diimplementasikan Optimal

Posko Minim, Mendagri Sebut PPKM Mikro Belum Diimplementasikan Optimal

Nasional
Wamenkumham Ungkap Alasan Urgensi RKUHP, Berorientasi Hukum Pidana Modern hingga Atasi Overkapasitas Lapas

Wamenkumham Ungkap Alasan Urgensi RKUHP, Berorientasi Hukum Pidana Modern hingga Atasi Overkapasitas Lapas

Nasional
DFW Terima Aduan 3 ABK Indonesia Telantar 6 Bulan di Somalia

DFW Terima Aduan 3 ABK Indonesia Telantar 6 Bulan di Somalia

Nasional
Pemerintah Diminta Repatriasi 3 ABK Indonesia yang Telantar 6 Bulan di Somalia

Pemerintah Diminta Repatriasi 3 ABK Indonesia yang Telantar 6 Bulan di Somalia

Nasional
Kemen PPPA Ungkap Kesulitan Dapatkan Data Kekerasan Perempuan dan Anak

Kemen PPPA Ungkap Kesulitan Dapatkan Data Kekerasan Perempuan dan Anak

Nasional
Polri Tetapkan Dua Bekas Pimpinan Bank Jateng Cabang Jakarta dan Blora Jadi Tersangka

Polri Tetapkan Dua Bekas Pimpinan Bank Jateng Cabang Jakarta dan Blora Jadi Tersangka

Nasional
BPK Ungkap 6 Temuan Masalah Terkait Pelaksanaan Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

BPK Ungkap 6 Temuan Masalah Terkait Pelaksanaan Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Kemenkes Yakin Pengetatan PPKM Mikro Efektif Atasi Lonjakan Kasus Covid-19

Kemenkes Yakin Pengetatan PPKM Mikro Efektif Atasi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X