Penghentian Sementara Penelitian Vaksin Nusantara, Anggota Komisi IX: Apakah Terkait Anggaran?

Kompas.com - 23/03/2021, 18:07 WIB
Pelayanan laboratorium di RSUP Kariadi Semarang, Rabu (17/2/2021). KOMPAS.com/RISKA FARASONALIAPelayanan laboratorium di RSUP Kariadi Semarang, Rabu (17/2/2021).

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengatakan, pemerintah perlu mengklarifikasi soal surat penghentian sementara penelitian Vaksin Nusantara. Vaksin tersebut merupakan vakin buatan dalam negeri selain Vaksin Merah Putih.

Rahmad mempertanyakan alasan penghentian sementara penelitian Vaksin Nusantara.

"Terhadap penghentian sementara ini, perlu ada klarifikasi ya, apakah karena kaitannya dengan anggaran. Mengingat penelitian selain ada sponsor, uang rakyat juga digunakan lewat APBN," kata Rahmad saat dihubungi Kompas.com, Selasa (23/3/2021).

Baca juga: Penjelasan Kemenkes soal Penghentian Sementara Penelitian Vaksin Nusantara

Kemudian, politisi PDI-P ini juga mempertanyakan apakah penghentian sementara penelitian itu disebabkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum mengeluarkan izin tahap penelitian selanjutnya.

"Jadi apakah penelitian ini dihentikan sementara karena BPOM belum mengeluarkan izin tahap penelitian selanjutnya, atau karena faktor anggaran? Ini yang perlu diminta penjelasan," ucap Rahmad.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, ia juga meminta pemerintah menjelaskan soal koordinasi dengan tim peneliti Vaksin Nusantara.

Rahmad mempertanyakan, apakah pemerintah sudah berkoordinasi dengan tim peneliti terkait penghentian sementara penelitian.

Ia pun menegaskan bahwa Komisi IX sepakat untuk mendukung penelitian Vaksin Nusantara.

Baca juga: Pengembangan Vaksin Nusantara Dihentikan Sementara, Komisi IX DPR Minta Tetap Diteruskan

Adapun surat penghentian sementara penelitian terhadap Vaksin Nusantara beredar melalui unggahan akun Twitter ahli epidemiologi Pandu Riono, @drpriono1, Senin (22/3/2021).

Dalam unggahannya, Pandu tidak menulis keterangan apa pun. Ia hanya mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan isi surat tersebut.

"Dengan ini kami sampaikan bahwa sebagai site research mohon izin untuk menghentikan sementara penelitian ini. Oleh karena kelengkapan dan persiapan persyaratan yang harus dipenuhi dalam penelitian vaksin dendritik belum mendapatkan izin PPUK fase II dari BPOM," dikutip dari isi surat yang ditandatangani oleh Plt Direktur Utama RSUP Dr Kariadi, Dodik Tugasworo Pramukarso.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Nasional
Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Nasional
Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X