KPU Usul Anggaran Pemilu 2024 Rp 86 Triliun, Pilkada Rp 26 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan anggaran sebesar Rp 86,2 triliun untuk penyelenggaraan pemilihan umum serentak pada 2024 mendatang.

"Usulan anggaran KPU untuk tahun 2024, totalnya ada Rp 86 triliun, tetapi ini harus dilihat bahwa merupakan alokasi anggaran tambahan dari pagu alokasi KPU yang sudah diterima tahun 2021," kata Plt Ketua KPU Ilham Saputra dalam rapat dengan Komisi II DPR, Senin (15/3/2021).

Ilham menuturkan anggaran tersebut akan bersumber dari APBN tahun 2021 hingga 2025 dengan nilai yang bervariasi.

Baca juga: RUU Pemilu Ditarik dari Prolegnas 2021, Anggota Komisi II Sebut karena Pemerintah Tak Setuju

Ilham menyebut, anggaran itu terdiri dari Rp 8,4 triliun dari APBN 2021 atau 10 persen , Rp 13,2 triliun dari APBN 2022 atau 15 persen.

Kemudian, Rp 24,9 triliun dari APBN 2023 atau 29 persen, Rp 36,5 triliun dari APBN 2024 atau 42 persen, dan Rp 3,09 triliun dari APBN 2025 atau 4 persen.

Anggaran tersebut di luar anggaran untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024 yang usulan anggarannya mencapai Rp 26,2 triliun bersumber dari APBD tahun 2023 dan 2024.

Ilham menuturkan, berdasarkan evaluasi yang dilakukan, ada keinginan dari KPU provinsi dan kabupaten/kota agar anggaran pemilihan tidak lagi bersumber dari APBD tapi juga APBN.

Ia mengemukakan sejumlah alasan munculnya usulan itu. Pertama, pencairan anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tidak serentak antara satu daerah dan daerah lainnya.

"Pengalaman 2020 di pemda tenggat waktu nya Oktober, ternyata ada beberapa daerah yang Desember belum cair, NPHD-nya belum dikirimin, nah tentu ini menjadi persoalan dalam penyelenggaraan pemilihan ke depan," ujar Ilham.

Baca juga: Tarik RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas, Pemerintah dan DPR Dikhawatirkan Belum Lakukan Evaluasi

Masalah lainnya adalah besar anggaran tiap-tiap daerah yang tidak sama sementara pemilu dan pilkada 2024 mendatang akan diadakan di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

"Sehingga faktor keserentakan dan kesamaan besaran anggaran pemilihan di setiap daerah menjadi semakin penting dan mendesak," kata Ilham.

Ia berharap, pemerintah dan Komisi II DPR dapat mendukung usulan anggaran tersebut agar KPU dapat memulai persiapan Pemilu 2024 secepatnya.