Kompas.com - 07/03/2021, 23:16 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD menjadi pembicara kunci saat seminar nasional untuk memperingati HUT Ke-6 Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Jakarta, Selasa (15/12/2020). Seminar tersebut membahas tema Pengelolaan Perbatasan Laut Republik Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.
 ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAMenko Polhukam Mahfud MD menjadi pembicara kunci saat seminar nasional untuk memperingati HUT Ke-6 Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Jakarta, Selasa (15/12/2020). Seminar tersebut membahas tema Pengelolaan Perbatasan Laut Republik Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah tudingan yang menyebut pemerintah melindungi jalannya Kongres Luar Biasa (KLB) kubu kontra-Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

"Kemudian saudara, kalau saya menyebut hal kita tidak bisa melarang KLB karena ini masih ada saja orang menuduh, KLB itu dilindungi, endak ada, ndak ada urusannnya, pemerintah enggak melindungi KLB di Medan," ujar Mahfud dalam keterangan video Kemenko Polhukam, Minggu (7/3/2021).

Mahfud menegaskan, pemerintah tidak membubarkan penyelenggaraan KLB kubu kontra-AHY karena merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Baca juga: Mahfud MD: Pemerintah Selesaikan Polemik KLB Kubu Kontra-AHY Berdasarkan Hukum

Mahfud juga mengatakan, bahwa tak dibubarkannya KLB tersebut sama halnya yang terjadi pada era Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Pada 2002, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengalami dualisme.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Itu terjadi setelah Matori Abdul Jalil mengambil alih PKB dari Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Setahun berikutnya, Matori kalah gugatan di Pengadilan.

Sikap pemerintah tak membubarkan KLB juga terjadi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca juga: Mahfud MD: Sejak Era Ibu Mega, Pak SBY, hingga Pak Jokowi, Pemerintah Tak Pernah Larang KLB

Pada 2008, PKB mengalami dualisme, yakni versi Parung (Gus Dur) dan kubu Ancol (Cak Imin).

"Saya ulangi, Pak SBY tidak membubarkan KLB-nya PKB, ada dua, dan berkali-kali forum. Bu Mega juga endak membubarkan KLB-nya Matori. Bukan Pak SBY dan Bu Mega memihak, tapi memang oleh UU tidak boleh seperti sekarang UU-nya sama berlaku UU Nomor 9 Tahun 98," ujar Mahfud.

Diketahui, Partai Demokrat belakangan ini tengah dilanda berbagai polemik dengan adanya kudeta terhadap kepemimpinan AHY.

Puncaknya adalah tersenggaranya KLB kubu kontra-AHY yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). KLB tersebut menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum.

"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan memperhatikan bahwa putusan menetapkan pertama, dari dua calon, atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026," kata mantan kader Demokrat Jhoni Allen, di KLB, Jumat (5/3/2021).

Baca juga: Mahfud: AHY Ketum Demokrat Berdasarkan AD/ART 2020 di Kemenkumham

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Nasional
Lewat 'Indeks Kualitas Kebijakan', LAN Berupaya Tingkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah

Lewat "Indeks Kualitas Kebijakan", LAN Berupaya Tingkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah

Nasional
4 Kader Tersandung Kasus Korupsi, Waketum Golkar: Kami Sudah Wanti-wanti...

4 Kader Tersandung Kasus Korupsi, Waketum Golkar: Kami Sudah Wanti-wanti...

Nasional
Jokowi: Virus Corona Tak Mungkin Hilang Total, Ayo Vaksinasi dan Laksanakan Prokes

Jokowi: Virus Corona Tak Mungkin Hilang Total, Ayo Vaksinasi dan Laksanakan Prokes

Nasional
Komnas HAM dan Propam Polri Tunjuk Penanggung Jawab Guna Optimalkan Pengawasan Kinerja Polisi

Komnas HAM dan Propam Polri Tunjuk Penanggung Jawab Guna Optimalkan Pengawasan Kinerja Polisi

Nasional
Kapolri Minta Kapolda-Kapolres Tak Ragu Pecat Anggota yang Langgar Aturan Saat Bertugas

Kapolri Minta Kapolda-Kapolres Tak Ragu Pecat Anggota yang Langgar Aturan Saat Bertugas

Nasional
Rangkaian HUT ke-57 Golkar, Airlangga Tabur Bunga di TMP Kalibata

Rangkaian HUT ke-57 Golkar, Airlangga Tabur Bunga di TMP Kalibata

Nasional
Bakal Tindak Tegas, Mahfud Minta Praktik Pinjol Ilegal Segera Dihentikan

Bakal Tindak Tegas, Mahfud Minta Praktik Pinjol Ilegal Segera Dihentikan

Nasional
Sebaran 16.697 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Sebaran 16.697 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Tak Usah Bayar Utang ke Pinjol Ilegal

Mahfud Minta Masyarakat Tak Usah Bayar Utang ke Pinjol Ilegal

Nasional
Naiki Rantis Paspampres, Jokowi Sapa Masyarakat di Tarakan

Naiki Rantis Paspampres, Jokowi Sapa Masyarakat di Tarakan

Nasional
Mahfud Tegaskan Bakal Tindak Tegas Praktik Pinjol Ilegal

Mahfud Tegaskan Bakal Tindak Tegas Praktik Pinjol Ilegal

Nasional
KPK Tahan Tersangka Kasus Proyek Jalan Lingkar Bengkalis, Tak Dihadirkan karena Sakit

KPK Tahan Tersangka Kasus Proyek Jalan Lingkar Bengkalis, Tak Dihadirkan karena Sakit

Nasional
Maulid Nabi Muhammad, Menag Ingatkan untuk Berempati dan Mengelola Perbedaan

Maulid Nabi Muhammad, Menag Ingatkan untuk Berempati dan Mengelola Perbedaan

Nasional
Pemerintah Diminta Lakukan Segala Cara agar Sanksi dari WADA Cepat Dicabut

Pemerintah Diminta Lakukan Segala Cara agar Sanksi dari WADA Cepat Dicabut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.