Ketentuan Investasi Miras Dicabut, Biro Hukum Kepresidenan Dinilai Kurang Peka dengan Situasi

Kompas.com - 02/03/2021, 18:23 WIB
Istana Negara HERUDINIstana Negara
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan proses penyusunan ketentuan soal investasi industri minuman keras dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 yang akhirnya dicabut oleh Presiden Joko Widodo.

Saleh pun menilai pihak Istana Kepresidenan kurang peka dengan situasi di tengah masyarakat, karena bukan kali ini saja Jokowi mencabut ketentuan yang dia putuskan.

"Adalah fakta bahwa ini bukan kali pertama Presiden mencabut atau merevisi perpres yang dikeluarkan. Wajar jika ada spekulasi di masyarakat yang menyatakan bahwa biro hukum kepresidenan kurang peka terhadap situasi sosial, politik, budaya, dan keagamaan di tengah masyarakat," kata Saleh dalam keterangan tertulis, Selasa (2/3/2021).

Baca juga: Aturan Investasi Miras, Jubir: Persoalan Serius bagi Wapres kalau Berlanjut

Menurut Saleh, perpres tersebut mestinya tidak perlu sampai ke meja Presiden jika tim yang merumuskan perpres tersebut memiliki kepekaan.

Dalam menyusun perpres, kata Saleh, semestinya sudah ada kajian sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebelum diajukan ke Presiden.

Sebab, sebagai sebuah payung hukum, perpres mengikat semua pihak sehingga jika ada sekelompok masyarakat yang merasa dirugikan, draf perpres tersebut tidak perlu dilanjutkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau begini, kan bisa jadi orang menganggap bahwa perpres itu dari Presiden. Padahal, kajian dan legal drafting-nya pasti bukan Presiden. Ini yang menurut saya perlu diperbaiki di pusaran tim kepresidenan," kata dia.

Baca juga: Sebut Maruf Tak Tahu soal Aturan Investasi Miras, Jubir: Wapres Kaget, Terlebih Diserang di Medsos

Kendati demikian, Saleh tetap mengapresiasi keputusan Jokowi tersebut. Menurut dia, keputusan itu merupakan langkah konkret untuk meredam perdebatan dan polemik di tengah masyarakat.

"Presiden mendengar suara-suara masyarakat. Tentu banyak juga pertimbangan dan masukan yang sudah didengar. Pada akhirnya, presiden memilih untuk mencabut lampiran perpres tersebut," ujar Saleh.

Diberitakan, setelah menerima masukan dari berbagai organisasi masyarakat keagamaan serta pemerintah daerah, Jokowi akhirnya mencabut aturan soal investasi industri miras tersebut.

"Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," kata Jokowi dalam tayangan video YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

Baca juga: Aturan Investasi Industri Miras Dicabut, PBNU Berharap Pemerintah Tak Sembrono Buat Kebijakan

Adapun melalui Perpres Nomor 10 Tahun 2021 pemerintah menetapkan industri minuman keras sebagai daftar positif investasi (DPI) terhitung sejak tahun ini.

Sebelumnya, industri tersebut masuk kategori bidang usaha tertutup.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenag Tegaskan Program Bantuan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Ditutup 10 September 2021

Kemenag Tegaskan Program Bantuan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Ditutup 10 September 2021

Nasional
Kepala Bakamla Sebut Situasi di Laut Natuna Utara Aman Terkendali

Kepala Bakamla Sebut Situasi di Laut Natuna Utara Aman Terkendali

Nasional
Pemerintah Siapkan Skema Bantuan bagi Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Pemerintah Siapkan Skema Bantuan bagi Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Nasional
Propam Periksa Petugas Jaga Rutan Bareskrim Usai Muhammad Kece Dianiaya

Propam Periksa Petugas Jaga Rutan Bareskrim Usai Muhammad Kece Dianiaya

Nasional
Uji Kelayakan di Komisi III, Calon Hakim Agung Ini Dianggap Lakukan Plagiat

Uji Kelayakan di Komisi III, Calon Hakim Agung Ini Dianggap Lakukan Plagiat

Nasional
Masyarakat Papua Terus Jadi Korban jika Pemerintah Selalu Gunakan Pendekatan Keamanan

Masyarakat Papua Terus Jadi Korban jika Pemerintah Selalu Gunakan Pendekatan Keamanan

Nasional
Puan Harap Presiden Jokowi Kirim Calon Panglima TNI Terbaik

Puan Harap Presiden Jokowi Kirim Calon Panglima TNI Terbaik

Nasional
Calon Hakim Agung Dukung Ini Penerapan 'Restorative Justice' dan Kerja Sosial untuk Kurangi Overkapasitas Lapas

Calon Hakim Agung Dukung Ini Penerapan "Restorative Justice" dan Kerja Sosial untuk Kurangi Overkapasitas Lapas

Nasional
Mengenang Mereka yang Meninggal dalam Aksi #ReformasiDikorupsi

Mengenang Mereka yang Meninggal dalam Aksi #ReformasiDikorupsi

Nasional
Jokowi Minta Pelaku Industri Mebel Tingkatkan Daya Saing Secara Global

Jokowi Minta Pelaku Industri Mebel Tingkatkan Daya Saing Secara Global

Nasional
Jokowi Bentuk Tim Gernas Bangga Buatan Indonesia yang Diketuai Luhut, Apa Tugasnya?

Jokowi Bentuk Tim Gernas Bangga Buatan Indonesia yang Diketuai Luhut, Apa Tugasnya?

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Kepala BPKD DKI

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Kepala BPKD DKI

Nasional
Ali Kalora Tewas, Pengamat: Perlu Langkah Antisipasi dan Deteksi Dini atas Munculnya Aksi Teror Baru di Poso

Ali Kalora Tewas, Pengamat: Perlu Langkah Antisipasi dan Deteksi Dini atas Munculnya Aksi Teror Baru di Poso

Nasional
Geledah Rumah Tersangka dan Rumdin Bupati Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang dan Dokumen Terkait Suap

Geledah Rumah Tersangka dan Rumdin Bupati Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang dan Dokumen Terkait Suap

Nasional
Surpres Calon Panglima TNI Diharapkan Sampai ke DPR Sebelum November, Ini Alasannya

Surpres Calon Panglima TNI Diharapkan Sampai ke DPR Sebelum November, Ini Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.