Kompas.com - 01/03/2021, 15:52 WIB
Ilustrasi UU ITE Kompas.com/Wahyunanda KusumaIlustrasi UU ITE

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Imam Prasodjo menilai, perlu ada lembaga independen yang dibentuk pemerintah untuk menengahi konflik masyarakat dalam hal informasi dan transaksi elektronik (ITE).

Menurut Imam, lembaga tersebut bertugas untuk melakukan mediasi antara kedua belah pihak yang saling berkonflik.

Ini agar masyarakat tidak saling melapor ke polisi dalam penyelesaian konflik perilaku di ranah digital.

"Lembaga independen ini pendekatannya persuasif. Jadi lembaga itu nanti melakukan mediasi pada dua pihak yang berkonflik karena etika, atau perilaku di ranah cyber society. Jadi enggak dikit-dikir saling lapor melaporkan ke polisi," jelasnya pada Kompas.com, Senin (1/3/2021).

Baca juga: Wacana Revisi UU ITE, Gerindra: Yang Perlu Dihapus Itu Karet-nya, Bukan Pasalnya

Menurut Imam, upaya pembentukan lembaga ini tidak mudah. Namun harus dilakukan.

Sebab di era digital seperti ini, ia menjelaskan, penyelesaian konflik antar masyarakat terkait dengan ITE tidak bisa lagi dilakukan dengan musyawarah yang ditengahi oleh tokoh-tokoh masyarakat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di lain sisi, ketersinggungan masyarakat menurut Imam juga meningkat. Karena berbagai masalah yang sifatnya privat atau pribadi, dapat menjadi konsumsi publik.

"Konflik terkati perilaku ITE ini membuat rasa ketersinggungan orang meningkat. Sebab dia merasa bahwa konflik yang terjadi harus diketahui orang banyak. Nah, itu juga memicu saling lapor melapor," tutur Imam.

Imam menyebut bahwa ketersinggungan itu terjadi tidak hanya pada konflik di kanal sosial media yang besar.

Baca juga: Tim Kajian UU ITE Minta Pendapat Dandhy Laksono, Ahmad Dhani, hingga Bintang Emon

"Tapi di grup WhatsApp saja orang bisa tersinggung. Merasa dicemarkan. Nah maka beberapa kasus konflik ITE itu kan juga terjadi antar sesama anggota keluarga," katanya.

Terakhir Imam berharap aparat penegak hukum seperti polisi dan pengadilan dapat berperan juga sebagai mediator untuk mempertemukan dua pihak yang berkonflik di bidang ITE.

Sebab konflik di dunia cyber itu biasanya melibatkan dua pihak yang tidak saling mengenal, dan mengetahui kondisi satu sama lain.

"Nah ketemunya di polisi, di pengadilan. Dipertemukan untuk saling mengetahui latar belakang masing-masing. Agar tidak terjadi orang ditahan, karena UU ITE, padahal yang dilaporkan itu bisa jadi lansia, ibu menyusui dan lain sebagainya," pungkasnya.

Baca juga: Mahfud: Jika Ada Pasal Karet, UU ITE Bisa Direvisi atau Ditambah Penjelasan

Adapun hari ini Tim Kajian Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) akan meminta pendapat dari sejumlah pihak yang pernah menjadi pelapor dan terlapor.

Adapun yang akan dimintai pendapat adalah guru honorer SMAN 7 Mataram Baiq Nuril, Pendiri Watchdoc Dandhy Dwi Laksono, dosen Unsyiah Saiful Mahfi, pentolan Dewa 19 Ahmad Dhani, artis Bintang Emin, Singky Soewadi dan Diananta Putra.

Nama-nama tersebut adalah masyarakat yang pernah dilaporkan terkait kasus UU ITE.

"Hari ini sesuai jadwal yang telah disepakati oleh tim, kami akan mengundang beberapa narasumber yang berasal dari latar belakang yang beragam. Mereka adalah orang-orang yang pernah memiliki pengalaman sebagai terlapor maupun sebagai pelapor di kasus terkait dengan UU ITE," sebut Ketua Tim Pelaksana Kajian UU ITE, Sugeng Purnomo dalam keterangan tertulis, Senin (1/3/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinasti Politik Kepala Daerah di Indonesia yang Sungguh Ambyar

Dinasti Politik Kepala Daerah di Indonesia yang Sungguh Ambyar

Nasional
KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.