Soal Kerumunan Warga Saat Jokowi di NTT, PKS Nilai Ada Tiga Kecacatan

Kompas.com - 26/02/2021, 11:51 WIB
Foto : Saat Presiden Joko Widodo diadang lautan warga Maumere, Kabupaten Sikka, NTT, Selasa siang. Kompas.com/Nansianus TarisFoto : Saat Presiden Joko Widodo diadang lautan warga Maumere, Kabupaten Sikka, NTT, Selasa siang.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Pipin Sopian menilai, kerumunan warga yang terjadi dalam kunjungan Presiden Joko Widodo di Maumere, Nusa Tenggara Timur, memperlihatkan adanya tiga kecacatan.

Pipin mengatakan, kecacatan pertama adalah cacat keteladanan karena Jokowi yang menyatakan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, justru melanggar dan menyebabkan kerumunan.

"Cacat keteladanan ditunjukkan Presiden Jokowi yang melanggar ucapannya sendiri bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," kata Pipin dalam siaran pers, Jumat (26/2/2021).

"Apalagi sempat-sempatnya melempar suvenir ke kerumunan massa, yang justru mengundang warga untuk berkerumun dan saling berebut souvenir sehingga melanggar protokol kesehatan," ujar dia.

Baca juga: Kerumunan Saat Jokowi di NTT, Anggota DPR: Jangan Salahkan Rakyat jika Tak Taat Prokes

Menurut Pipin, tindakan Jokowi telah menyakiti upaya penanganan Covid-19, terutama oleh para pekerja kesehatan.

"Saya mendesak Presiden Jokowi minta maaf kepada rakyat Indonesia," ujar Pipin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pipin melanjutkan, kerumunan tersebut juga menunjukkan cacat perencanaan karena protokol kepresidenan gagal mengantisipasi terjadinya kerumunan.

Menurut Pipin, peran Kantor Staf Presiden dan Keprotokolan Presiden perlu dievaluasi imbas peristiwa tersebut.

Terakhir, Pipin menyebut ada kecacatan penegakan hukum terkait peristiwa kerumunan itu karena tidak ada pihak yang diproses secara hukum.

Baca juga: Kerumunan Warga Saat Jokowi Berkunjung, Benny K Harman Teringat Waktu Rizieq Shihab Pulang

Pipin pun membandingkan kerumunan itu dengan aksi unjuk rasa mengkritik kebijakan Jokowi yang dibubarkan paksa oleh aparat.

"Seharusnya semua di mata hukum kedudukannya sama. Jangan sampai negara ini standar ganda, hanya menindak mereka yang berseberangan dengan kekuasaan saja," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, video kerumunan warga menyambut kedatangan Jokowi di Maumere untuk meresmikan Bendungan Napun Gete beredar di media sosial.

Dalam video itu, warga berkerumun menyambut kedatangan Presiden. Mereka bersorak, bertepuk tangan, melambaikan tangan, dan mengabadikan momen menggunakan ponsel.

Meski menggunakan masker, warga terlihat tak menerapkan jaga jarak.

Baca juga: Kerumunan Penyambutan Jokowi di Maumere, Kritik Publik, dan Kekhawatiran Penularan Virus

Melalui atap mobil yang terbuka, Jokowi tampak menyapa warga. Jokowi mengenakan masker hitam dan melambaikan tangan ke masyarakat.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

Nasional
Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Nasional
Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

Nasional
UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

Nasional
Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Nasional
Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.