Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masih Ada Penolakan Vaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Lakukan Sosialisasi Masif

Kompas.com - 22/02/2021, 23:11 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan, kesiapan masyarakat dalam menerima vaksinasi Covid-19 harus menjadi pertimbangan dalam menerapkan strategi vaksinasi secara nasional agar target yang dicanangkan bisa tercapai.

Untuk itu, ia menilai langkah sosialisasi yang masif terkait manfaat vaksinasi harus segera dilakukan.

"Hasil dari sebuah lembaga survei yang menyatakan hanya 54,9 persen warga yang bersedia divaksinasi harus menjadi pertimbangan para pemangku kepentingan dalam menjalankan program vaksinasi Covid-19 secara nasional," kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/2/2021).

Baca juga: Pedagang Pasar Tanah Abang Tak Alami Efek Samping Usai Divaksinasi Covid-19

Hal tersebut ia sampaikan untuk merespons hasil survei lembaga survei Indikator Politik Indonesia (IPI) yang menyebut masih ada sekitar 41 persen masyarakat enggan divaksinasi.

Menurutnya, angka 41 persen itu harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, ia berpandangan bahwa langkah sosialisasi yang masif terkait manfaat vaksinasi harus segera dilakukan.

"Strategi yang tepat harus segera diaplikasikan untuk memberi pemahaman kepada hampir separuh jumlah warga yang menjadi sasaran vaksinasi nasional," jelasnya.

Lebih lanjut, Lestari mengingatkan catatan pemerintah bahwa untuk mendapatkan kekebalan komunitas (herd immunity), jumlah penduduk Indonesia yang akan divaksin Covid-19 minimal 70 persen dari populasi atau 182 juta orang.

Berkaca pada temuan survei tersebut, pemerintah dinilai harus segera melakukan sosialisasi secara masif agar pemahaman masyarakat terhadap manfaat vaksinasi Covid-19 meningkat.

Sebab, ia menilai masih ada hampir separuh jumlah warga sasaran atau sekitar 90 juta orang ternyata menolak vaksinasi.

Selain itu, Lestari juga menyarankan agar pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terhadap tenaga kesehatan (nakes) dan pelayan publik, harus dilaksanakan dengan tata kelola yang baik untuk menekan munculnya efek samping atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

"Dengan suksesnya pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terhadap tenaga kesehatan dan tenaga pelayanan publik diharapkan minat masyarakat terhadap vaksinasi juga meningkat," harap anggota Komisi X DPR dari Fraksi Nasdem ini.

Baca juga: Gara-gara Baca Berita Hoaks, Warga Takut Divaksin Covid-19, Lalu Sembunyi di Hutan

Lestari juga berharap, optimisme dan disiplin dalam menjalankan tahapan vaksinasi Covid-19 harus tetap dijaga.

Sehingga, seiring berjalannya waktu, masyarakat yang menolak vaksinasi akan terus berkurang, sedangkan yang setuju divaksinasi akan terus bertambah.

"Di sisi lain ajakan terhadap masyarakat untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan menghindari kerumunan, harus terus disampaikan agar menjadi norma dalam keseharian," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com