Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setara Institute Minta Jokowi Kirim Utusan Khusus Selesaikan Persoalan di Papua

Kompas.com - 16/02/2021, 14:10 WIB
Tatang Guritno,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Setara Institute meminta Presiden Joko Widodo mengirimkan tim khusus untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Papua dan Papua Barat.

Menurut Peneliti HAM dan Sektor Keamanan Setara Institute Ikhsan Yosarie, permasalahan hukum dan HAM di Papua tidak hanya terkait dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Namun, menurut Ikhsan, juga tentang potensi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat dan pemerintah.

"Penyelesaian berbagai kasus HAM di Papua pada dasarnya bukan sekedar meminimalisasi komoditas isu kelompok-kelompok tertentu ke dunia Internasional," kata Ikhsan dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (15/2/2021).

"Tetapi juga terkait humanisasi di Papua dan hak konstitusional warga Papua dan Papua Barat. Melalui penyelesaian kasus HAM ini, secara nyata terlihat bagaimana negara menghormati, melindungi dan memenuhi HAM di Papua," tuturnya.

Baca juga: Panglima TNI: Pengamanan Wilayah Rawan Konflik di Papua Berjalan Baik

Ikhsan menilai, penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua dengan menggunakan pendekatan keamanan justru akan memicu berbagai konflik kemanusiaan selanjutnya.

Sebab, pendekatan keamanan akan memakan lebih banyak korban sipil dan hal tersebut menimbulkan dendam tak berkesudahan.

"Perspektif keamanan dan stabilitas negara hanya mengedepankan cara bagaimana membuat kondisi yang tengah bergejolak kembali stabil dan kondusif, sementara substansi permasalahan luput diatasi," ujar Ikhsan.

Adapun sebelumnya Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin meminta pemerintah dan Panglima TNI dan Kapolri untuk membuka ruang dialog pada penyelesaian konflik dengan KKB di Papua.

Aziz meminta pemerintah membuka ruang dialog dengan bersama tokoh agama dan tokoh masyatakat di Intan Jaya Papua.

"Untuk menciptakan rekonsiliasi dan perundingan damai yang dapat menghentikan aksi KKB," sebut Aziz dikutip dari Antara, Kamis (11/2/2021) pekan lalu.

Baca juga: Otopsi Jenazah Pendeta Yeremia Disiapkan Polda Papua, Kompolnas Ikut Pantau

Aksi teror yang dilakukan KKB kerap terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Terakhir kali, seorang anggota TNI Yonif 400 Rider gugur akibat kontak senjata dengan KKB di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Senin (15/2/2021) pagi kemarin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kementerian PUPR: Pembangunan SPAM Sepaku Sudah 50 Persen, Bisa Suplai Air ke IKN Saat 17 Agustus

Kementerian PUPR: Pembangunan SPAM Sepaku Sudah 50 Persen, Bisa Suplai Air ke IKN Saat 17 Agustus

Nasional
Anies Resmi Umumkan Maju Pilkada Jakarta 2024

Anies Resmi Umumkan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Sayangkan Kegaduhan Kasus Harun Masiku, Persulit Pencarian dan Penangkapan

Eks Penyidik KPK Sayangkan Kegaduhan Kasus Harun Masiku, Persulit Pencarian dan Penangkapan

Nasional
Anies Diprediksi Tolak Duet dengan Kaesang di Pilkada Jakarta, Kecuali Siap Dianggap Sosok Pragmatis

Anies Diprediksi Tolak Duet dengan Kaesang di Pilkada Jakarta, Kecuali Siap Dianggap Sosok Pragmatis

Nasional
Kaesang Bagikan Buku Tulis Usai Shalat Jumat di Cempaka Putih Jakpus

Kaesang Bagikan Buku Tulis Usai Shalat Jumat di Cempaka Putih Jakpus

Nasional
Megawati Wajibkan Seluruh Caleg Terpilih PDI-P Ikuti Sekolah Hukum

Megawati Wajibkan Seluruh Caleg Terpilih PDI-P Ikuti Sekolah Hukum

Nasional
Jokowi Wanti-wanti 50 Juta Petani Akan Kekurangan Air karena Kondisi Iklim

Jokowi Wanti-wanti 50 Juta Petani Akan Kekurangan Air karena Kondisi Iklim

Nasional
Sido Muncul Kembali Raih Penghargaan Bisnis Indonesia Award

Sido Muncul Kembali Raih Penghargaan Bisnis Indonesia Award

BrandzView
Menko Airlangga Sebut Rp 39 Triliun Digelontorkan untuk Kendalikan Inflasi

Menko Airlangga Sebut Rp 39 Triliun Digelontorkan untuk Kendalikan Inflasi

Nasional
Parpol Koalisi Ingin Kaesang Maju Pilkada Meski Dilarang Jokowi, Zulhas: Agar Bisa Menang

Parpol Koalisi Ingin Kaesang Maju Pilkada Meski Dilarang Jokowi, Zulhas: Agar Bisa Menang

Nasional
Mahfud MD: Sekarang Kita sedang Kehilangan Arah Hukum

Mahfud MD: Sekarang Kita sedang Kehilangan Arah Hukum

Nasional
Menkes Gratiskan Biaya STR Dokter dan Nakes, Dokumen Berlaku Seumur Hidup

Menkes Gratiskan Biaya STR Dokter dan Nakes, Dokumen Berlaku Seumur Hidup

Nasional
7000 Jemaah Haji Belum Punya Smart Card, Bisa Masuk Arafah dengan Syarat

7000 Jemaah Haji Belum Punya Smart Card, Bisa Masuk Arafah dengan Syarat

Nasional
Komisi I DPR Sentil Jokowi yang Lebih Dengarkan Projo ketimbang Lemhannas

Komisi I DPR Sentil Jokowi yang Lebih Dengarkan Projo ketimbang Lemhannas

Nasional
Golkar Pelajari Peluang Duet Ridwan Kamil-Kaesang di Jakarta

Golkar Pelajari Peluang Duet Ridwan Kamil-Kaesang di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com