Moeldoko Disebut Ingin Rebut Demokrat demi Capres 2024, Gerindra: Belanda Masih Jauh

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade menilai, masih terlalu dini untuk membicarakan pencalonan presiden untuk Pemilu 2024 mendatang.

Hal ini disampaikan Andre menanggapi pernyataan Partai Demokrat yang menyebut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ingin merebut partai tersebut untuk dijadikan kendaraan politik pada Pemilu 2024 mendatang.

"Jadi kalau urusan pemilu 2024, Belanda masih jauh. Menurut kami, kita fokus saja sekarang bagaimana Indonesia bebas virus corona," kata Andre saat dihubungi, Selasa (2/2/2021).

Baca juga: Demokrat: Moeldoko Ingin Ambil Alih Partai secara Inkonstitusional untuk Kepentingan 2024

Andre berpendapat, yang diinginkan masyrakat saat ini adalah Indonesia yang pulih dari pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi akibat pandemi tersebut.

Ia melanjutkan, yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kerja keras seluruh tokoh politik, partai politik, dan pejabat, untuk bahu membahu mengatasi pandemi dan resesi.

"Bukan urusan Pemilu 2024 atau urusan capres-capresan," ujar dia.

Baca juga: Mahfud MD Bantah Restui Moeldoko Mengkudeta Kekuasaan AHY di Demokrat

Ia menambahkan, Partai Gerindra enggan turut campur terkait isu adanya kudeta di tubuh Partai Demokrat yang disebut-sebut melibatkan Moeldoko.

"Bagi kami, itu kan urusan internalnya partai demokrat ya, tidak elok dan tidak etis kami mengomentari urusan Partai Demokrat," kata Andre.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut ada gerakan yang ingin merebut kepemimpinan di Partai Demokrat secara inkonstitusional.

Baca juga: Tiga Poin Jawaban Moeldoko atas Tuduhan Pengambilalihan Partai Demokrat

AHY mengatakan, gerakan tersebut melibatkan seorang pejabat pemerintah yang berada di lingkaran dekat Presiden Joko Widodo.

Ketua Bidang Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan, sosok pejabat yang dimaksud adalah Moeldoko.

"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin (1/2/2021).