Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Herd Immunity Diyakini Bisa Dicapai dalam 5-6 Bulan, jika...

Kompas.com - 28/01/2021, 13:19 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika Indonesia Healthcare Corporation (PBM IHC) Fathema Djan Rachmat mengaku optimis, Indonesia bisa mencapai herd immunity dalam waktu 5-6 bulan.

Namun, hal itu bisa tercapai bila vaksin tersedia dan diikuti kapasitas dan kapabilitas yang maksimal.

"Data menunjukkan bahwa kapasitas vaksinasi yang dapat dilakukan di Indonesia adalah 16 juta orang per bulan. Hasil ini diperoleh dengan pengerahan 2.800 rumah sakit, 1.000 puskesmas, dan 8.000 klinik yang dimiliki," kata Dokter Fathema dalam keterangan rilis Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Kamis (28/1/2021).

"Dengan kapasitas dan kapabilitas tersebut, untuk mencapai 70 persen atau 182 juta yang divaksinasi demi mencapai herd immunity harusnya bisa ditempuh dalam 5-6 bulan bila vaksin tersedia," sambung dia.

Baca juga: 6.560 Dosis Vaksin Dikirim ke Kabupaten Batanghari dan Tanjab Timur


Ia mengatakan, kapasitas dan kapabilitas ini akan bisa maksimal ketika vaksinasi sudah memasuki fase dua.

Saat itu, menurutnya persediaan dan permintaan vaksin sudah seimbang.

Diakuinya, pada fase satu, permintaan akan vaksin tinggi, tetapi stok terbatas karena kompetisi di level global.

"Dengan maksimalnya kapasitas dan kapabilitas vaksinasi, saya optimis pemulihan kesehatan dan ekonomi akan cepat kembali," ujarnya.

Ia berpandangan bahwa vaksinasi adalah kesempatan bangsa untuk bangun, pulih, dan kembali tumbuh.

Di sisi lain, ia mengusulkan perlunya memperkuat primary healthcare untuk mempercepat proses tracing.

Caranya dapat ditempuh dengan memberdayakan puskesmas, tim di daerah, dan keikusertaan masyarakat.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Tiba di Indramayu, Lucky Hakim Siap Jadi Influencer

"Karena satu daerah bisa lebih mengenal anggota masyarakat sehingga lebih maksimal dalam tracing. Dalam proses tracing itu perlu kecepatan. Kolaborasi dan koordinasi akan memperkuat dan mempercepat proses tracing," jelasnya.

Dengan percepatan tracing, testing dan hasil PCR, maka bisa secepatnya dilakukan isolasi dan treatment.

Hal tersebut, kata dia, penting sekali untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Menurutnya, menambah kapasitas tempat tidur di rumah sakit belumlah cukup.

"Kalau hanya terus menambah tempat tidur di rumah sakit saja maka tidak akan sanggup mengimbangi kecepatan penularannya," tutur Fathema.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com