Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukcapil Ganti Dokumen Kependudukan Warga Terdampak Banjir Kalsel

Kompas.com - 26/01/2021, 06:02 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri melakukan pendataan dan penggantian dokumen kependudukan yang hilang dan rusak akibat terendam banjir di Kalimantan Selatan.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, tim Ditjen Dukcapil telah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan untuk melakukan pelayananan data kependudukan tersebut.

"Sekarang tim sudah bergerak aktif mendata dan mengganti dokumen yang hilang rusak tersebut. Penggantian dilakukan secara gratis," ujar Zudan dalam keterangan pers Dukcapil, Senin (25/1/2020).

 

Baca juga: Kerugian akibat Banjir Kalimantan Selatan Diperkirakan Rp 1,349 Triliun

Dia melanjutkan, tim juga berkoordinasi dengan tim Dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dalam melakukan pemetaan korban yang paling parah terdampak bencana banjir.

Apabila ada korban meninggal akan dibuatkan surat keterangan kematian dan diberikan dokumen akta kematian dan diserahkan langsung kepada keluarga korban.

Menurut pejabat penanggungjawab wilayah Kalimantan Selatan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sukirno, jika terjadi peristiwa penting seperti pengungsi yang melahirkan, tim Dukcapil akan memberikan minimal tiga dokumen sekaligus.

"Yakni akta kelahiran, kartu keluarga (KK) baru untuk suami-istri dengan anak yang baru lahir, serta Kartu Identitas Anak (KIA)," tutur Sukirno.

Sementara itu berdasarkan data yang dirangkum tim di lapangan, sudah ada 16.187 KK, 1 akta kelahiran, 5 aktaematian; dan 16 e-KTP milik warga terdampak banjir yang sudah diganti.

Adapun rinciannya, yakni :

Baca juga: Terdampak Banjir Kalsel, Desa Dayak Meratus Rusak Diterjang Longsor, Warga: 4 Lumbung Padi Kami Rusak

1. Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 14.418 KK dan 5 Akta kematian dari 19 Desa/Kelurahan.

2. Kabupaten Balangan sebanyak 6 KK, 1 Akta Kelahiran, dan 16 keping e-KTP dari satu desa.

3. Kabupaten Tapin sebanyak 260 KK dari satu Desa.

4. Kabupaten Tanah Laut sebanyak 1.503 KK dari 11 Desa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com