Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Kompas.com - 23/01/2021, 20:01 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai kegiatan pembelajaran jarak jauh telah menciptakan kesenjangan di antara murid-murid untuk dapat mengakses pendidikan.

Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan, kesenjangan itu dapat terjadi karena ada disparitas dalam mengakses internet antara anak dari keluarga kaya dan anak dari keluarga miskin.

"Munculnya disparitas digital yang sangat lebar antara anak dari keluarga kaya dengan anak-anak dari keluarga menengah bawah apalagi yang keluarga miskin, itu memang ada disparitas yang sangat jauh. Artinya, ada korelasi kondisi ekonomi yang memang mempengaruhi dari pembelajaran jauh," kata Retno dalam diskusi yang disiarkan akun YouTube MNC Trijaya, Sabtu (23/1/2021).

Baca juga: Kemendikbud Akui Pembelajaran Jarak Jauh Menurunkan Kualitas Belajar

Retno menuturkan, disparitas digital itu juga terjadi antara sekolah, murid, maupun guru di wilayah perkotaan dan pedesaan di mana yang di pedesaan tertinggal dibanding yang di perkotaan.

Disparitas itu pun semakin lebar ketika membandingkan kondisi di Pulau Jawa dengan di luar Pulau Jawa.

Retno berpendapat, subsidi kuota internet yang telah dikucurkan Pemerintah untuk menunjang pembelajaran jarak jauh bukan solusi yang tepat.

Baca juga: Cegah Tertinggal Pembelajaran akibat Pandemi, Nadiem Nilai Sekolah Tatap Muka Jadi Solusi

Sebab, tidak sedikit murid sekolah yang tinggal di wilayah-wilayah yang tidak terjamah oleh sinyal internet.

"Mereka blank spot di wilayahnya, jadi dikasih bantuan ini tidak ada gunanya. Yang kedua, tidak punya alat daring, jadi alat daring yang bisa support dengan Zoom meeting, dengan Google Meet, itu tidak mereka miliki," kata Retno.

Senada dengan Retno, Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Indonesia (PB PGRI) Jejen Musfah menilai, pembelajaran jarak jauh memang berpengaruh positif bagi sekolah-sekolah yang sudah mapan.

Baca juga: Menag Ungkap Kendala Pembelajaran Jarak Jauh di Madrasah

Namun , di sisi lain, tidak semua sekolah memiliki fasilitas komputer ataupun internet, bahkan masih ada wilayah yang belum terjamah oleh jaringan listrik.

"Pada sekolah, guru yang tidak siap, orangtua yang tidak siap, siswa yang tidak siap, itu menjadikan apa yang disebut dengan lost learning, itu memang terjadi mau tidak mau," kata Jejen.

Oleh karena itu, ia mengusulkan agar Pemerintah memetakan wilayah terhadap akses internet dan laptop agar pembelajaran jarak jauh dapat benar-benar dilaksanakan di setiap wilayah.

Seperti diketahui, pembelajaran jarak jauh sudah mulai diterapkan sejak Maret 2020 lalu untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com