Pengangguran Meningkat akibat Pandemi, Jokowi Minta Eksekusi Proyek Padat Karya Dipercepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta jajaran staf Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja lebih cepat di tahun 2021.

Ia mengingatkan bahwa saat ini pandemi belum berakhir, sehingga dibutuhkan kerja-kerja yang luar biasa.

"Kita harus sadar, kita ini masih dalam kondisi krisis. Semangatnya harus berbeda, auranya harus berbeda, harus pindah ke channel extraordinary dengan bekerja lebih cepat," kata Jokowi dalam acara penandatanganan kontrak paket tender/seleksi dini Kementerian PUPR TA 2021, yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (15/1/2021)

Baca juga: Kapan Keluarga Presiden Jokowi Divaksin Covid-19? Ini Penjelasan Istana

Jokowi mengatakan, pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak orang terpaksa kehilangan pekerjaan.

Oleh karenanya, sektor konstruksi, utamanya proyek padat karya, diharapkan dapat bergerak lebih cepat sehingga membuka kesempatan kerja yang luas untuk masyarakat.

"Kecepatan kita mengeksekusi pekerjaan terutama proyek-proyek padat karya sangat dinantikan dan membantu beban masyarakat, terutama menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak," ujarnya.

Baca juga: Ada Kabar Jokowi Tak Disuntikkan Vaksin Sinovac, Kemenkes: Itu Hoaks

Jokowi mengingatkan bahwa di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi yang cukup besar akibat pandemi. Di kuartal kedua, ekonomi minus 5,32 persen.

Sementara, di kuartal ketiga, meskipun angkanya masih minus tetapi sudah menunjukkan perbaikan, yakni kontraksi 3,49 persen.

Untuk itu, sektor konstruksi diharapkan menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi di tengah situasi pandemi.

Baca juga: Komnas HAM Serahkan Hasil Investigasi Tewasnya 6 Laskar FPI ke Jokowi

Kendati demikian, Jokowi tetap mewanti-wanti agar pekerjaan di sektor konstruksi dilakukan dengan proses yang benar, transparan, dan sesuai aturan.

Apalagi, APBN 2021 mengalokasikan porsi anggaran terbesar untuk Kementerian PUPR yang jumlahnya mencapai Rp 149,8 triliun.

"Walau kita bekerja cepat dengan cara-cara smart short cut tidak berarti kita mengabaikan tata kelola, kita mengabaikan governance, ini tidak boleh," kata dia.