Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Terbitkan Surat Telegram Terkait Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 14/01/2021, 16:09 WIB
Devina Halim,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis menginstruksikan jajarannya untuk mengamankan dan mengawal distribusi vaksin Covid-19 hingga pelaksanaan vaksinasi.

Hal itu tertuang dalam surat telegram nomor ST/50/I/Ops.2./2021 tertanggal 13 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kabaharkam Komjen Agus Andrianto selaku Kaopspus Aman Nusa II Penanganan Covid-19 atas nama Kapolri.

Selain itu, jajaran kepolisian juga diminta menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat soal pentingnya vaksinasi.

“Berdayakan Bhabinkamtibmas untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi dengan melakukan kunjungan dan pendampingan kepada penerima vaksin untuk melakukan registrasi ulang,” kata Agus dalam keterangannya, Kamis (14/1/2021).

“Libatkan Babinsa, lurah, kepala dusun, ketua RT/RW, serta puskesmas setempat," sambung dia.

Baca juga: Puan Ajak Pemuka Agama Yakinkan Masyarakat Pentingnya Vaksinasi Covid-19

Ia menuturkan, pendampingan kepada penerima vaksin juga perlu dilakukan terhadap masyarakat yang tidak memiliki telepon seluler atau mereka yang telah berganti nomor.

Sebab, diketahui, Kementerian Kesehatan akan mengirim pemberitahuan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat melalui pesan singkat atau SMS blast.

“Atau masyarakat yang telah menerima SMS blast, namun tidak mengetahui cara registrasi ulang dan masyarakat yang telah menerima SMS blast, namun lupa atau ragu untuk melakukan registrasi ulang,” tuturnya.

Diberitakan, tahapan vaksinasi Covid-19 di Indonesia resmi dimulai pada Rabu (13/1/2021).

Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Covid-19 buatan Sinovac Biotech Ltd tersebut.

Baca juga: Tak Masuk Kriteria, Anies dan Ariza Tak Ikut Vaksinasi Covid-19

Bertempat di Istana Kepresidenan, Jokowi mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 pertama sekitar pukul 09.42 WIB.

Setelah Jokowi, sejumlah pejabat, tokoh agama, artis, petugas kesehatan, perwakilan pengusaha, guru, buruh, dan pedagang pun ikut menerima vaksinasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com