KPK Dalami Negosiasi Penyewaan Rumah Persembunyian Nurhadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan negosiasi penyewaan rumah untuk persembunyian eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, selama buron.

Dugaan tersebut didalami penyidik saat memeriksa seorang agen properti bernama Ricky Anugrah dalam kasus dugaan perintangan penyidikan kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Nurhadi dan Rezky, Senin (11/1/2021).

"Ricky Anugrah Wiratama didalami pengetahuannya terkait dengan dugaan negosiasi penyewaan rumah oleh tersangka FY (Ferdy Yuman) yang diperuntukkan sebagai tempat persembunyian NHD (Nurhadi) dan kawan-kawan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (12/1/2021).

Baca juga: Kronologi Penyidik KPK Ringkus Ferdy Yuman Terkait Kasus Nurhadi

Ali mengatakan, penyidik semestinya memeriksa satu orang saksi lain dalam kasus ini yakni seorang karyawan swasta bernama Rayi Dhinar, tetapi Rayi mangkir dari panggilan KPK.

"KPK menghimbau agar bersikap kooperatif memenuhi panggilan patut yang dilayangkan oleh tim penyidik KPK," ujar Ali.

Sebelumnya, KPK menangkap Ferdy selaku tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan pada Sabtu (8/1/2021) lalu.

Ferdy yang bekerja sbagai sopir Rezky itu diduga berperan dalam penyewaan rumah persembunyian Nurhadi dan keluarga selama Nurhadi dan Rezky berstatus buron.

Baca juga: Sembunyikan Nurhadi, Ferdy Yuman Diduga Gunakan Fortuner dengan Pelat Palsu

KPK menyebut, Ferdy atas perintah Rezky membuat perjanjian sewa menyewa rumah di Jalan Simprug Golf 17 Kebayoran Lama dengan pemilik rumah sekaligus menyerahkan uang sewa sebesar Rp 490 juta.

Selain itu, Ferdy juga diduga sempat berupaya membawa kabur Rezky saat Rezky hendak ditangkap KPK di rumah tersebut pada Juni 2020 lalu.

Atas perbuatannya, Ferdy disangka melanggar Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara, Nurhadi dan Rezky tengah diproses di persidangan dan didakwa menerima suap senilai Rp 45,7 miliar serta gratifikasi Rp 37,287 terkait penanganan perkara di MA.