Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Suap Edhy Prabowo, KPK Panggil Bupati Kaur

Kompas.com - 11/01/2021, 11:43 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Kaur, Bengkulu, Gusril Pausi, Senin (11/1/2021).

Gusril akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster yang melibatkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SJT (Suharjito, Direktur PT Dua Putra Perkasa)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin.

Baca juga: Periksa Tersangka Penyuap, KPK Dalami Pengumpulan Uang untuk Edhy Prabowo

Belum diketahui apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap Gusril.

Dalam kasus ini, Edhy diduga menerima uang hasil suap terkait izin ekspor benih lobster senilai Rp 3,4 miliar melalui PT ACK dan 100.000 dollar AS dari Direktur PT Dua Putra Perkasa (PT DPP) Suharjito.

PT ACK diduga menerima uang dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster karena ekspor hanya dapat dilakukan melalui perusahaan tersebut dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor.

Uang itu salah satunya dari PT DPP yang mentransfer uang Rp 731.573.564 agar memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster.

Baca juga: Kasus Suap Ekspor Benih Lobster, KPK Dalami Pemberian Uang kepada Edhy Prabowo

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, PT ACK yang dimiliki oleh Amri dan Ahmad Bahtiar diduga merupakan nominee dari pihak Edhy Prabowo dan Yudi Surya Atmaja.

"Uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening AMR (Amri) dan ABT (Ahmad Bahtiar) masing-masing dengan total Rp 9,8 miliar," kata Nawawi, Rabu (25/11/2020).

Selain Edhy dan Suharjito, lima tersangka lain dalam kasus ini yaitu staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Safri dan Andreau Pribadi Misata; staf istri Edhy, Ainul Faqih; pengurus PT ACK Siswadi; serta seorang pihak swasta bernama Amiril Mukminin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sudah Sepakat Muktamar 2025, Ketua Majelis Pakar Sayangkan Bocornya Surat ke Mardiono

Sudah Sepakat Muktamar 2025, Ketua Majelis Pakar Sayangkan Bocornya Surat ke Mardiono

Nasional
Soal Legalitas Daun Kratom, Moeldoko: Kemenkes Tidak Mengategorikan Narkotika

Soal Legalitas Daun Kratom, Moeldoko: Kemenkes Tidak Mengategorikan Narkotika

Nasional
Achsanul Qosasi Divonis 2,5 Tahun Penjara, Kembalikan Rp 40 Miliar Jadi Hal Meringankan

Achsanul Qosasi Divonis 2,5 Tahun Penjara, Kembalikan Rp 40 Miliar Jadi Hal Meringankan

Nasional
Elektabilitas Ridwan Kamil Merosot, PAN Bakal Bahas Lagi Pencalonannya di Pilkada Jakarta

Elektabilitas Ridwan Kamil Merosot, PAN Bakal Bahas Lagi Pencalonannya di Pilkada Jakarta

Nasional
Dalam Sidang, Anggota MKD Minta Pamdal DPR Panggil Paksa Bamsoet

Dalam Sidang, Anggota MKD Minta Pamdal DPR Panggil Paksa Bamsoet

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': 57,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah di Bidang Hukum

Survei Litbang "Kompas": 57,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah di Bidang Hukum

Nasional
Menkominfo Janji Negara Tak Bakal Kalah dari Sindikat Judi 'Online'

Menkominfo Janji Negara Tak Bakal Kalah dari Sindikat Judi "Online"

Nasional
Presiden Jokowi Minta Riset Keamanan Daun Kratom Dilanjutkan

Presiden Jokowi Minta Riset Keamanan Daun Kratom Dilanjutkan

Nasional
Soal Perkembangan Pencarian Harun Masiku, Menkumham: Saya Tidak Tahu

Soal Perkembangan Pencarian Harun Masiku, Menkumham: Saya Tidak Tahu

Nasional
Divonis 2,5 Tahun Bui, Anggota BPK Achsanul Qosasi Pikir-pikir

Divonis 2,5 Tahun Bui, Anggota BPK Achsanul Qosasi Pikir-pikir

Nasional
Terima Banyak Keluhan Soal Pengelolaan Kratom, Moeldoko: Masyarakat Harus Dapat Kepastian

Terima Banyak Keluhan Soal Pengelolaan Kratom, Moeldoko: Masyarakat Harus Dapat Kepastian

Nasional
Uang Rekening Judi 'Online' yang Disita Bakal Masuk Kas Negara

Uang Rekening Judi "Online" yang Disita Bakal Masuk Kas Negara

Nasional
Sadikin Rusli, Perantara Achsanul Qosasi Divonis 2,5 Tahun Penjara

Sadikin Rusli, Perantara Achsanul Qosasi Divonis 2,5 Tahun Penjara

Nasional
PDI-P Duga Jokowi Cawe-cawe pada Pilkada, Gerindra Sindir Perolehan Suara Seperti 'HP Lowbatt'

PDI-P Duga Jokowi Cawe-cawe pada Pilkada, Gerindra Sindir Perolehan Suara Seperti "HP Lowbatt"

Nasional
Gerindra Buka Opsi Majukan Kaesang di Jakarta Selain Ridwan Kamil

Gerindra Buka Opsi Majukan Kaesang di Jakarta Selain Ridwan Kamil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com