Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

NU: Hanya 7 dari 100 Negara Teratas Dunia yang Berhasil Kendalikan Pandemi

Kompas.com - 18/12/2020, 11:52 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembina Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama (NU) Syahrizal Syarif membeberkan hasil pengamatannya terhadap situasi pandemi Covid-19 di dunia.

Berdasarkan pengamatannya, hingga 16 Desember 2020, hanya ada tujuh dari 100 negara teratas dunia yang dinilai telah mengendalikan pandemi Covid-19.

"Hanya tujuh negara saja. Tujuh dari 100 negara teratas, yang bisa kita bilang wabah terkendali," kata Syahrizal dalam Webinar Forum Kesehatan Nusantara bertajuk "Vaksin Covid-19 dan Prioritas Vaksinasinya" Jumat (18/12/2020).

Ia menyebut tujuh negara tersebut di antaranya Saudi Arabia, Bolivia, Qatar, China, Singapura, Ghana dan Australia.

Baca juga: UPDATE: Ada 2.288 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 5 di Inggris dan Filipina

Sementara itu, dari 100 negara, ada 61 negara yang dalam keadaan wabah fluktuatif.

"Dan 32 negara berada dalam keadaan status wabah yang menurun," ujarnya.

Melihat hal ini, Syahrizal menilai bahwa situasi pandemi global betul-betul mengkhawatirkan dan dunia tengah menaruh harapan besar pada vaksin Covid-19.

Meski saat ini vaksin sudah mulai disuntikkan, ia memprediksi dampaknya belum terlihat pada Februari 2021.

Syahrizal mengatakan, dunia harus bersiap masuk pada angka kasus psikologis mencapai 100 juta kasus pada Januari 2021.

"Indonesia juga akan masuk pada kasus psikologis yaitu 1 juta kasus pada sekitar Februari. Sementara dunia itu akan masuk sekitar Januari," tuturnya.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Gratis, Pemerintah Pastikan Vaksinasi Sesuai Tahapan

Ia menambahkan, situasi pandemi di Indonesia saat ini diakibatkan dari transmisi lokal dan berada pada status fluktuatif.

Transmisi lokal tersebut, kata dia, ditandai dengan berbagai laporan penambahan kasus tanpa diketahui penyebabnya.

"Dia tertular dari siapa. Nah, kalau klaster kasus itu kita tahu, ada indeks kasus. Jadi ada orang pertama, lalu ada secondary case namanya. Kasus sekunder. Itu namanya klaster. Jadi kita bisa tahu dia tertular dari siapa dan berapa orang yang kemudian tertular dari orang pertama itu," jelas dia.

Berkaitan dengan vaksin, Syahrizal mengatakan bahwa ketersediaan vaksin sangat dipengaruhi oleh fase uji klinis.

Baca juga: Pemerintah Masih Tunggu Hasil Kajian BPOM dan MUI soal Vaksin Covid-19

Vaksin akan dapat dinyatakan aman diedarkan apabila sudah ada dokumen dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang diterbitkan.

Indonesia sendiri hingga kini masih melaporkan adanya penambahan kasus baru Covid-19.

Data pemerintah pada Kamis (17/12/2020) memperlihatkan bahwa ada 7.354 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Penambahan itu menyebabkan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia saat ini mencapai 643.508 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com