Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Hingga 2020, Pemkab Wonogiri Salurkan Beasiswa Rp 18,6 Miliar bagi Mahasiswa Berprestasi

Kompas.com - 12/12/2020, 10:52 WIB
Inang Sh ,
Alia Deviani

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri dalam lima tahun secara berturut-turut memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi (mapres).

Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan, hingga 2020, Pemkab Wonogiri sudah menyalurkan beasiswa kepada 1.525 mahasiswa berprestasi dengan total anggaran Rp 18.638.000.000.

Adapun, setiap mahasiswa berprestasi berhak mendapatkan beasiswa dari Pemkab Wonogiri sebesar Rp 12 juta per tahun.

Pada 2016, ada sebanyak 166 mahasiswa yang menerima bantuan beasiswa dengan anggaran total Rp 1.992.000.000. Sementara pada 2017, penerima mapres berjumlah 136 orang dengan total anggaran Rp 1.632.000.000.

Selanjutnya, jumlah penerima mapres pada 2018 mencapai 162 orang dengan total anggaran Rp 1.994.000.000. Pada 2019 penerima mapres sebanyak 461 orang dengan total anggaran Rp 5.820.000.000.

Baca juga: Jelang Libur Panjang Akhir Tahun, Bupati Wonogiri Tutup Tempat Wisata

Terakhir, pada 2020 ini Pemkab Wonogiri menganggarkan dana mapres sebesar Rp 7,2 miliar untuk 600 mahasiswa.

“Program ini representasi upaya Pemkab Wonogiri mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Untuk itu kami memprioritaskan penerima beasiswa mahasiswa beprestasi dari kalangan keluarga tidak mampu,” katanya, Jumat (11/12/2020).

Bupati yang akrab disapa Jekek ini menyebut, kebijakan pemberian beasiswa ini untuk meningkatkan akses pendidikan dan memberikan kesempatan belajar bagi mahasiswa berprestasi secara ekonomi.

Dengan begitu, sumber daya manusia (SDM) yang berasal dari bumi gaplek tersebut akan meningkat.

Baca juga: Pemkab Wonogiri Ajak TNI, Dokter dan Perawat Turun ke Desa Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Tak hanya mencerdaskan anak bangsa, pengadaan program mapres juga bertujuan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan berupa beasiswa kepada mahasiswa yang mengalami kendala ekonomi.

Selain itu, pemkab juga memberikan kesempatan belajar bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan biaya pendidikan.

“Lewat program ini kami ingin memperkuat sumber daya manusia yang berpotensi untuk berperan dalam mempercepat pembangunan bangsa menuju kemandirian di tengah-tengah percaturan global yang kompetitif,” imbuhnya.

Jekek pun menegaskan, meski diprioritaskan bagi warga tidak mampu, calon penerima beasiswa harus benar-benar berprestasi secara akademik.

Bupati Wonogiri, Joko Sutopo menyerahkan beasiswa bagi mahasiswa berprestas asal Kabupaten Wonogiri.DOK. Humas Pemkab Wonogiri Bupati Wonogiri, Joko Sutopo menyerahkan beasiswa bagi mahasiswa berprestas asal Kabupaten Wonogiri.

Untuk itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki peran penting dalam menyeleksi aspek administrasi calon penerima beasiswa mapres meski anggarannya berada di Dinas Sosial.

Baca juga: Stop Lonjakan Kasus Covid-19, Pemkab Wonogiri Minta Warga Tunda Liburan Akhir Tahun

Jekek pun meminta Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial bersinergi dan berkolaborasi menjalankan program unggulan Pemkab Wonogiri sesuai tugasnya masing-masing.

Teknisnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjalankan seleksi calon penerima seperti yang sudah dilakukan sejak empat tahun lalu.

Kemudian, Dinas Sosial berperan dalam mencairkan anggaran beasiswa kepada mahasiswa yang lolos seleksi berdasarkan penilaian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Harus berprestasi

Lebih lanjut, Jekek mengatakan, kendati program mapres diprioritaskan bagi keluarga tidak mamp, tetapi calon penerima beasiswa harus masuk kategori beprestasi.

Baca juga: Bupati Jekek Tegaskan Siapa Pun Berhak Investasi di Wonogiri asalkan Prasyaratnya Terpenuhi

Untuk menentukan masuk beprestasi tidaknya seorang mahasiswa calon penerima beasiswa, Dinas Pendidikan memiliki parameter tersendiri.

“Maka identifikasi beprestasi tidaknya menjadi tugas Dinas Pendidikan. Hasil seleksi itu nanti dikirim ke Dinas Sosial untuk pencairan beasiswanya,” ungkapnya.

Jekek menambahkan, seleksi menjadi otoritas Dinas Pendidika, sedangkan implementasi tata kelola anggarannya masuk ke ranah Dinas Sosial.

“Kolaborasi ini kami lakukan untuk menyesuaikan dengan regulasi yang ada,” katanya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Keterlibatan organisasi perangkat daerah dalam program mapres ini adalah memastikan agar peruntukan manfaatnya tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

Baca juga: Usai Pilkada, Pemkab Wonogiri Gandeng TNI dan Polri Masifkan Sosialisasi Bahaya Covid-19

Harapannya, kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial untuk menyukseskan program ini dapat berjalan lebih efektif serta efisien, mulai dari proses seleksi calon penerima beasiswa hingga penyaluran dananya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com