Kompas.com - 07/12/2020, 18:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhilah mengatakan, pihaknya telah melakukan survei internal yang menyatakan bahwa mayoritas perawat di Indonesia bersedia mendapatkan prioritas vaksin Covid-19.

"Sementara ini ada 84 persen perawat yang bersedia mendapatkan vaksin prioritas. Kita siap mendukung program pemerintah ini," kata Harif saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/12/2020).

Menurut dia, ada sejumlah alasan yang melatarbelakangi kesiapan para perawat untuk memperoleh vaksin tersebut. 

Di satu sisi, kata dia, vaksin merupakan salah satu jalan keluar penanganan Covid-19 selain obat dan perilaku kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, kehadiran vaksin juga sudah terbukti dapat menangani beberapa penyakit yang ada di Indonesia.

"Tentu, kita berkaca pada berbagai penyakit yang ada selama ini. Misalnya TBC, campak, polio, sebelum ada vaksin kan memang angka kesakitannya tinggi sekali. Setelah ada vaksin itu berkurang dan bahkan ada penyakit yang sudah hilang," jelasnya.

Baca juga: BPOM Pastikan Vaksin Sinovac yang Diterima Pemerintah Sudah Aman

Menurutnya, kehadiran vaksin mampu meningkatkan proteksi diri dan proteksi sosial lingkungan. Hal ini dikarenakan, jika satu orang divaksin, maka dirinya akan kebal terhadap penyakit.

Hal tersebut, lanjut dia, akan melindungi orang lain di sekitarnya yang tidak atau belum divaksin.

"Maka keyakinan kita, vaksin ini adalah salah satu jalan keluar penanganan. Oleh karena itu perlu kita dukung," ujarnya.

Kendati demikian, Harif tetap memberikan catatan terkait jaminan keamanan dan efficacy atau khasiat vaksin Covid-19.

Menurut dia, yang harus memberikan jaminan tersebut adalah lembaga resmi dan telah ditunjuk pemerintah.

"Dalam hal ini kan yang ditunjuk BPOM. Jadi tentu kita menunggu bagaimana BPOM merilis dari sisi jaminan terhadap keamanan dan efficacy-nya itu. Saya kira kalau itu sudah jamin, saya yakin perawat akan siap seluruhnya diberikan yang prioritas," ucap Harif.

Diberitakan, Menteri Kesehatan ( Menkes) Terawan Agus Putranto mengatakan, vaksin hasil pengadaan tahap pertama yang tiba di Indonesia pada Minggu (6/12/2020) diperuntukkan bagi tenaga kesehatan.

Baca juga: Distribusi Vaksin Covid-19 Masih Tunggu Fatwa Halal dari MUI

Kemenkes juga telah menyiapkan data jumlah sasaran dan kebutuhan vaksin untuk setiap daerah.

"Untuk vaksin yang pertama ini nanti yang akan mendapat sasaran adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan," ujar Terawan dalam konferensi pers virtual yang ditayangkan kanal YouTube Kemenkominfo TV, Senin (7/12/2020).

"Dalam hal ini Kemenkes telah siapkan jumlah sasaran dan kebutuhan vaksin per kabupaten/kota," lanjutnya.

Sehari sebelumnya, diberitakan bahwa vaksin Covid-19 dari China telah tiba di Indonesia pada Minggu (6/12/2020). Adapun jumlah dosis vaksinnya yaitu 1,2 juta.

Rencananya, akan ada 1,8 juta dosis vaksin siap suntik lain yang akan tiba pada Januari 2021.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Apa saja Sumber Hukum Internasional?

Apa saja Sumber Hukum Internasional?

Nasional
Tanggal 1 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Airlangga Sebut Komunikasi Golkar dengan Ridwan Kamil Jalan Terus

Airlangga Sebut Komunikasi Golkar dengan Ridwan Kamil Jalan Terus

Nasional
Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar

Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar

Nasional
Video Viral Gatot Nurmantyo Sebut Ferdy Sambo Bisa Kembali Aktif Jadi Polisi, Polri Sebut Itu Hoaks

Video Viral Gatot Nurmantyo Sebut Ferdy Sambo Bisa Kembali Aktif Jadi Polisi, Polri Sebut Itu Hoaks

Nasional
Dua Hakim 'Concurring Opinion' terhadap Putusan MK Terkait Gugatan PKS soal 'Presidential Threshold'

Dua Hakim "Concurring Opinion" terhadap Putusan MK Terkait Gugatan PKS soal "Presidential Threshold"

Nasional
Soal Rencana Pertemuan dengan Puan Maharani, Airlangga: Tunggu Saja

Soal Rencana Pertemuan dengan Puan Maharani, Airlangga: Tunggu Saja

Nasional
Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal 'Utusan Istana' yang Diributkan Demokrat

Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal "Utusan Istana" yang Diributkan Demokrat

Nasional
Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Nasional
UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

Nasional
Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Nasional
Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Nasional
Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Nasional
Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Nasional
Pengamat Sebut Seleksi Hakim Agung Sangat Politis karena Peran DPR Dominan

Pengamat Sebut Seleksi Hakim Agung Sangat Politis karena Peran DPR Dominan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.