Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

70 Persen Penduduk Bakal Divaksin Covid-19 Sepanjang 2021, Erick Thohir: Kita Ikuti Standar WHO

Kompas.com - 02/12/2020, 08:40 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, rencana pemerintah melakukan vaksinasi Covid-19 terhadap 70 persen penduduk Indonesia sudah sesuai standar organisasi kesehatan dunia (WHO).

Erick mengatakan, target tersebut merupakan total jumlah peserta vaksinasi sepanjang 2021.

"Memang apa yang kita lakukan selalu mengikuti standar WHO," ujar dalam webinar bertajuk 'Persiapan Infrastruktur Data dan Layanan Vaksinasi Covid-19', yang digelar Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Selasa (1/12/2020).

"Hasil pertemuan kami, yang saat itu saya bersama Bu Menlu bertemu Dirjen WHO, kita konsultasi. Memang untuk WHO sendiri target 3-20 persen untuk awal, artinya untuk satu tahun," ungkap Erick.

Baca juga: Distribusi Vaksin Covid-19 Tahap Pertama Bakal Dilakukan Bertahap, Target 75 Juta Peserta

Erick menuturkan, rencana vaksinasi terhadap 70 persen penduduk Indonesia merupakan kesempatan bagus.

Mengingat, saat ini masih banyak negara dengan angka penularan Covid-19 cukup tinggi.

Menurutnya, tak banyak negara yang mempunyai kesempatan menggelar vaksinasi secara besar-besaran.

"Kita bisa melakukan 70 persen ini, ini suatu kesempatan buat kita dan tidak banyak negara yang bisa melakukan ini," kata Erick.

Ia menambahkan, kesempatan melakukan vaksinasi terhadap 70 persen penduduk Indonesia menjadi sebuah terobosan baru untuk menekan angka penularan di dalam negeri.

"Vaksinasi ini bagian dari menekan penularan. Ketika sebuah negara mampu dan pemerintah hadir untuk melakukan yang terbaik untuk rakyat," imbuh dia.

Baca juga: Pemerintah Larang Swasta Impor Vaksin Covid-19

Diketahui, pemerintah berencana mendistribusikan vaksin Covid-19 pada Desember 2020.

Saat ini pemerintah melakukan pengembangan vaksin melalui PT Bio Farma yang bekerja sama dengan perusahaan asal China Sinovac Biotech. Vaksin tersebut saat ini sudah melalui uji klinis fase tiga.

Hasilnya, sejauh ini diketahui aman dan tidak menunjukkan efek samping.

Rencananya, vaksin Sinovac juga akan segera didistribusikan pemerintah karena telah mendapat predikat aman dalam pengujiannya.

Selain itu, pemerintah juga tengah mengembangkan vaksin Merah Putih yang dilakukan sejumlah institusi penelitian dan perguruan tinggi dalam negeri. Vaksin tersebut saat ini masih dilakukan uji klinis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com