Kompas.com - 19/11/2020, 10:51 WIB
Indonesia-AS Teken MoU Pendanaan Infrastruktur dan Perdagangan Senilai 750 Dollar AS Dokumentasi KBRI Washington DCIndonesia-AS Teken MoU Pendanaan Infrastruktur dan Perdagangan Senilai 750 Dollar AS

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) mengenai pendanaan infrastruktur dan perdagangan senilai 750 juta Dollar AS atau setara Rp 10,6 triliun.

Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk AS, Muhammad Lutfi mewakili Pemerintah Indonesia, dan Presiden EXIM Bank AS, Kimberly Reed, yang disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Panjaitan.

“MoU ini akan semakin perkuat kemitraan ekonomi RI-AS dalam upaya memperluas bidang kerja sama investasi serta pengadaan barang dan jasa,” kata Lutfi dalam keterangan tertulis, Kamis (18/11/2020).

Angka ini merupakan peningkatan dari nilai kesepakatan sebelumnya sebesar US$ 500 juta pada tahun 2017 – 2018.

Baca juga: Luhut Sambut Baik Tawaran Pemerintah AS soal Kerja Sama Vaksin Covid-19

Sementara itu, Luhut yang menyaksikan penandatanganan MoU tersebut menyampaikan rasa optimisnya terhadap peningkatan hubungan bilateral Indonesia-AS, dengan berbagai capaian yang telah berhasil diraih dalam beberapa kurun waktu terakhir.

Beberapa di antaranya ialah perpanjangan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) AS untuk Indonesia, dan komitmen partisipasi AS dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. GSP merupakan suatu skema pembebasan tarif masuk bagi 3.500 produk ekspor ke AS.

Sedangkan Presiden Exim Bank AS, Kimberly Reed menegaskan bahwa perjanjian tersebut merupakan capaian yang signifikan guna memperkuat partisipasi AS dalam pembangunan di Indonesia pada sektor energi, infrastruktur, transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, pelayanan kesehatan, serta lingkungan.

MoU tersebut juga akan memperluas peluang bagi Indonesia dan AS untuk bekerja sama dalam pengadaan barang dan jasa untuk proyek-proyek pemerintah.

Baca juga: Bertemu Trump, Luhut: Apa Pun Hasil Pemilu, Pertemanan RI-AS Tetap Perlu Dijaga

Selain itu, MoU tersebut juga akan mendorong peluang pengembangan usaha, antara lain di sektor infrastruktur, transportasi, energi, infrastruktur rantai pasokan pertambangan, lingkungan hidup, teknologi komunikasi dan informasi, keselamatan dan keamanan, layanan kesehatan, dan informasi geospasial.

“MoU ini mencerminkan betapa pentingnya Indonesia bagi Pemerintah AS,” tutur Kimberly.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X