Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Jika Ada Praja IPDN Melakukan Kekerasan, Pecat, Pidanakan!

Kompas.com - 07/11/2020, 17:58 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali mengingatkan agar jangan lagi ada budaya kekerasan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Jika masih tetap ada praja yang melakukan kekerasan, maka pemecatan dan proses hukum akan dilakukan.

"Saya tidak akan segan-segan kalau mendengar ada kekerasan. Pecat, pidanakan!" ujar Tito saat memberikan kuliah umum bagi para praja IPDN yang ditayangkan secara daring, Sabtu (7/11/2020).

"Jangan meninggalkan legacy, warisan yang buruk kepada junior. Ada yang ngumpet-ngumpet di kamar mandi, di gedung manggil junior kemudian nanti di tempat pesiar ngumpul gebuk-gebukin juniornya," ia melanjutkan.

Baca juga: Jokowi Minta Lulusan IPDN Jadi Motor Penggerak Reformasi Birokrasi

Tito tidak akan pandang bulu dalam melakukan penindakan.

"Kalau kedengaran, itu saya akan perintahkan kepada Pak Rektor untuk pecat. Anak siapapun juga pecat dan laporkan kepada polisi, pidanakan," tegas mantan Kapolri itu.

Menurut Tito, praja yang baru dilantik akan dibentuk menjadi manusia yang mendekati paripurna.

Artinya memiliki kemampuan intelektual yang baik dengan ilmu-ilmu dasar, termasuk core bisnisnya adalah ilmu pemerintahan.

"Kemudian diperkuat dengan jasmani dan kesehatan yang baik dan yang ketiga dilengkapi dengan moralitas dan mentalitas yang baik," ujarnya.

Tito menekankan, intelektual tanpa moralitas yang baik, meskipun kesehatan jasmani baik, bisa keluar dari IPDN.

Baca juga: Jokowi Minta Lulusan IPDN Lebih Inovatif dalam Bekerja

Tito paham betul kehidupan sebagai taruna yang keras dan sangat disiplin. Pasalnya, ia juga pernah menjadi taruna di Akademi Kepolisian.

"Yang pasti kekerasan yang dilakukan di mana-mana tujuannya cuma satu saja hanya untuk membalas dendam. Kalau ada yang mengatakan bahwa kekerasan itu dalam rangka untuk membina supaya lebih disiplin, itu omong kosong," tuturnya.

"Saya sudah sekolah di mana-mana, di Inggris, Amerika, Australia, Selandia Baru. Saya juga melihat sekolah Hometown Academy Singapura, tidak ada pukul-pukulan tetapi mereka bisa bekerja profesional," ujarnya.

Karena itu, Tito sangat menentang keras kekerasan di lembaga pendidikan.

Tito bercerita, saat masih menjadi Kapolri, dia tak segan mencopot pelaku kekerasan dan mendorong proses pidana.

Baca juga: IPDN Diusulkan Jadi Kampus Swasta, Kemendagri: Tak Paham Sejarah

Karena itu, ia mengingatkan jangan sampai ada praktik kekerasan di IPDN.

"Kalau ada yang salah tindak fisik saja tidak apa-apa, squad jam atau push-up yang bisa membuat sehat, tapi capek juga, tapi tidak merusak," kata Tito.

"Tapi kalau pemukulan, betapa banyak yang menjadi korban, ada yang patah rusuknya, ada yang kakinya cacat. Orangtua yang mengirim anaknya untuk sekolah di sini bukan mengharapkan anaknya untuk dipukul, digebuki. Tolong dipahami betul itu," tambah Tito.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com