Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Besar untuk Covid-19 Dinilai Tidak Menurunkan Angka Kasus

Kompas.com - 05/11/2020, 13:53 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ekonom senior dan Ketua Dewan Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Didik Rachbini mengkritisi satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Ia menyebut bahwa pemerintahan saat ini memiliki utang yang semakin besar setiap tahunnya. Bahkan, menurut dia anggaran yang diperbesar untuk atasi pandemi Covid-19 tidak berpengaruh terhadap penurunan angka kasus.

"Utang sekarang di masa Covid-19 enggak ada pengaruh apa-apa ke Covid-19. Anggaran besar tidak punya dampak apa-apa ke Covid. Utang banyak, tapi Covid-19 tetap tidak turun," kata Didik dalam "Evaluasi bidang Politik dan Ekonomi", Kamis (5/11/2020).

Baca juga: Indo Barometer: 57,1 Persen Responden Anggap Sangat Kecil Peluang Terinfeksi Covid-19

Dalam paparannya, utang Indonesia saat ini jumlahnya sebesar Rp 1.530 triliun. Ia pun mempertanyakan untuk apa utang besar tersebut, jika kasus Covid-19 tak kunjung turun.

Padahal, kata dia, segala kegiatan kementerian dan lembaga pemerintah sudah diturunkan separuhnya.

Menurut dia, semestinya utang bisa jadi menurun karena tak banyaknya agenda kementerian dan lembaga.

Akibat dari banyaknya utang yang dihasilkan pemerintah Jokowi, ia pun tak segan-segan mengatakan bahwa rezim pemerintahan ini adalah rezim pencipta utang.

"Rezim Jokowi ini adalah rezim pencipta utang, makin tahun makin besar. Baik infrastruktur, pengeluaran sosial, tidak ada yang ngontrol, DPR nya cuma manut saja," kata dia.

Baca juga: Survei Indo Barometer: 50,6 Persen Responden Puas dengan Penanganan Covid-19

Didik pun memaparkan sejumlah data utang negara yang terjadi sebelum masa Covid-19 dan saat Covid-19.

Menurut paparannya, utang pemerintah Jokowi pada 2019 sudah sangat besar yaitu Rp 921,5 triliun.

"Utang ini sangat besar dari waktu ke waktu. Untuk apa? untuk membayar utang-utang yang jatuh tempo yaitu Rp 475,2 triliun pada 2019, lalu untuk SBN netto nya Rp 446,3 triliun," kata dia.

Hal ini, menurutnya kontradiktif dengan cita-cita Jokowi sebelumnya yaitu menurunkan utang menjadi Rp 651 triliun pada 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com