Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indo Barometer: 50,6 Persen Responden Puas dengan Penanganan Covid-19

Kompas.com - 05/11/2020, 11:23 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan, sebanyak 50,6 persen responden puas dengan penanganan wabah Covid-19 yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Hal itu ia katakan berdasarkan survei yang dilakukan lembaganya pada 10-17 Oktober 2020 di 34 provinsi.

"Sebanyak 50,6 persen publik merasakan puas dengan penanganan masalah wabah virus corona atau Covid-19 oleh pemerintahan Joko Widodo–Ma’ruf Amin," kata Qodari melalui keterangan tertulisnya, Kamis (5/11/2020).

Qodari pun mengungkap beberapa alasan kepuasan masyarakat dengan penanganan Covid-19 antara lain karena penanganan cepat tanggap sebesar 21,3 persen.

Baca juga: Survei Indo Barometer: 64,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Jokowi

Kemudian karena sosialisasi imbauan pencegahan 3M atau memakai makser, mencuci tangan dan menjaga jarak 16,5 persen.

Selanjutnya karena penanganan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sudah cukup baik 14,5 persen, adanya beragam bantuan sosial dari pusat 12 persen, dan mulai banyak yang sembuh sebanyak 9,6 persen.

Sementara alasan ketidak puasan dengan penanganan Covid-19 antara lain karena penanganan secara umum lambat 22,5 persen.

Lalu data penerima bantuan tidak akurat 14,6 persen, pasien terinfeksi semakin banyak 14 persen, kebijakan Jokowi tidak konsisten 12,6 persen, dan lambat dalam mendistribusikan bantuan social sebanyak 8,8 persen.

Baca juga: Survei Indo Barometer: Mayoritas Responden Tak Puas Kinerja Wapres Maruf Amin

Adapun jumlah sampel 1.200 sebanyak responden.

Responden survei adalah warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu warga yang minimal berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah pada saat survei dilakukan.

Metode penarikan sampel yang digunakan adalah multistage random sampling.

Tingkat kesalahan atau margin of error sebesar kurang lebih 2,83 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com