Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Baru 32 Persen Masyarakat yang Patuhi Protokol Kesehatan

Kompas.com - 02/11/2020, 21:38 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Reisa Brotoasmoro menyatakan baru 32 persen responden yang menerapkan protokol kesehatan secara lengkap yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan secara bersamaan.

Hal itu dikatakan Reisa saat memaparkan hasil survei terkini dari Unicef dan Nielsen, terhadap perkembangan penanganan Covid-19, yang dilakukan pada 2.000 responden yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Medan, Bandung, Semarang, Surabaya dan Makassar.

"Sebagian besar responden mempraktekkan salah satu atau hanya dua saja, dari tiga langkah 3 M (mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan)," kata Reisa lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (2/11/2020).

Baca juga: 10 Wisatawan yang Datang ke Bogor Saat Libur Panjang Reaktif Covid-19

Dari langkah 3M yang dimaksud, para responden kebanyakan menerapkan mencuci tangan saja lalu sebagian lainnya memakai masker saja.

Reisa mengatakan tantangan terbesar untuk mendisiplinkan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan ialah pada langkah menjaga jarak.

"Menjaga jarak ini menjadi langkah 3M yang masih jarang dilakukan. Padahal, 3M itu sepaket," lanjut Reisa.

Adapun pemerintah terus berupaya mendisiplinkan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 membuat aplikasi untuk memantau penerapan protokol kesehatan dan perubahan perilaku masyarakat.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19, Dewi Nur Aisyah.

"Jadi kita butuh untuk melihat protokol kesehatan secara realtime, terintegrasi dan sistematis. Maka lahirlah sistem monitoring perubahan perilaku yang ada di tengah-tengah masyarakat," kata Dewi.

Baca juga: Tren Pasien Covid-19 di RS Swasta Disebut Mulai Menurun

Dewi menjelaskan, aplikasi ini akan memperlihatkan data terkait kepatuhan masyarakat di suatu lokasi.

Data tersebut didapatkan dari para petugas dari Satgas, TNI, Polri, Satpol PP, hingga relawan Duta Perubahan Perilaku.

"Jadi ada dua yang dibangun sebenarnya satu aplikasi untuk petugas di lapangan yang akan menginput data berdasarkan apa yang dilihat pada saat itu juga," ujarnya.

"Dan yang kedua adalah dashboard-nya untuk melihat hasil dengan cara data yang sangat banyak sudah terkumpul langsung dianalisis secara cara otomatis," kata Dewi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com