Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani Yakin Indonesia Lewati Zona Kontraksi Ekonomi dan Atasi Covid-19

Kompas.com - 01/10/2020, 12:24 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, perekonomian Indonesia mulai menunjukkan pemulihan pada kuartal ketiga.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam peluncuran program santriprenuer berbasis kelapa sawit Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia secara daring, Kamis (1/10/2020).

Pemulihan tersebut terjadi, dikarenakan sebelumnya pada kuartal kedua, kontraksi ekonomi Indonesia mencapai 5,3 persen.

"Pada kuartal kedua, ekonomi kontraksi 5,3 persen. Kita sudah mulai menunjukkan pemulihan pada kuartal ketiga," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: IDI: Kegiatan di Puskesmas dan Posyandu Menurun, Masyarakat Khawatir Tertular Covid-19

Ia pun berharap, pemulihan ekonomi ini dapat terus dijaga.

Dengan demikian, kata dia, maka Indonesia pun bisa melewati zona kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Kita berharap pemulihan ini akan terus dijaga sehingga Indonesia bisa melewati zona kontraksi dan sekaligus melewati dan menangani Covid-19," kata Sri Mulyani.

Lebih jauh Sri Mulyani mengatakan, pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia membuat kontraksi ekonomi terjadi di sejumlah negara.

Saat ini, di seluruh dunia sudah lebih dari 33,8 juta orang yang mengalami positif Covid-19 dengan tingkat kematian mencapai di atas 1 juta.

Baca juga: Ketua MPR: Pemulihan Ekonomi Bergantung pada Pengendalian Covid-19

Pandemi tersebut, kata dia, memberikan dampak luar biasa kepada seluruh kehidupan masyarakat perekonomian dan keuangan.

"Banyak ekonomi dunia yang mengalami kontraksi sangat dalam akibat pandemi ini, karena untuk menangani Covid-19 perlu dilakukan langkah-langkah di bidang kesehatan yang memiliki dampak besar terhadap sosial ekonomi," kata dia.

Hal itu pula, kata dia, yang menjadi pusat perhatian pemerintah untuk bisa menangani Covid-19 maupun dampak sosial ekonominya.

Sejauh ini, kata dia, sudah sebesar Rp 700 triliun dianggarkan pemerintah untuk menangani Covid-19 yang meliputi bidang kesehatan dan sosial ekonomi.

"Hampir Rp 700 triliun anggaran pemerintah untuk menangani Covid-19 ini. Dari bidang kesehatan melindungi lebih dari 60 juta penduduk Indonesia melalui bantuan sosial, dukungan kepada UMKM maupun dunia usaha agar mereka mampu bertahan dan bisa aktif kembali," kata dia.

Baca juga: Ketua Satgas PEN: Kesehatan yang Utama, Ekonomi Menyusul

Oleh karena itu, pihaknya pun akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan seluruh stakeholder agar perekonomian Indonesia bisa bangkit kembali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com