Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: Dari 36 Persen yang Tahu Isu Kebangkitan PKI, 61 Persen Tidak Percaya

Kompas.com - 30/09/2020, 17:51 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Temuan lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan, cukup banyak masyarakat yang tidak percaya adanya kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Temuan itu disampaikan Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas saat mempresentasikan hasil survei nasional SMRC bertajuk "Sikap Publik atas Isu Kebangkitan PKI" yang digelar secara daring pada Rabu (30/9/2020).

Abbas menjelaskan, dalam temuannya tersebut, sebanyak 64 persen responden tidak tahu atau tidak mendengar adanya isu maupun pendapat kebangkitan PKI.

Baca juga: Film G30S/PKI dan Beda Cara Setiap Pemerintah Sikapi Peristiwa 1965...

Sementara, sebanyak 36 persen responden mengaku tahu adanya isu kebangkitan PKI.

Dari 36 persen yang mengetahui adanya pendapat kebangkitan PKI itu, sebanyak 39 persen menyatakan percaya PKI tengah bangkit.

Sedangkan, sebanyak 61 persen menyatakan tidak percaya kebangkitan PKI.

"Di kalangan yang tahu (tentang pendapat atau isu kebangkitan PKI) mayoritas tidak percaya bahwa kebangkitan itu memang terjadi," ujar Abbas, Rabu (30/9/2020) sore.

Sementara itu, berdasarkan persentase responden yang mempercayai isu kebangkitan PKI, sebanyak 79 persen di antaranya menganggap kebangkitan PKI sebagai ancaman.

Baca juga: Mahfud: Pemerintah Tak Larang Pemutaran Film G30S/PKI, asal...

Sedangkan, yang mempercayai kebangkitan PKI belum menjadi ancaman 13 persen, dan tidak percaya kebangkitan PKI menjadi ancaman ada 6 persen.

Kemudian, dari total 79 persen responden yang menganggap kebangkitan PKI sebagai ancaman, 69 responden di antaranya menilai  pemerintah kurang atau tidak tegas sama sekali atas ancaman kebangkitan PKI tersebut.

"Sedangkan 30 persen merasa pemerintah sangat atau cukup tegas," kata Abbas.

Abbas mengatakan, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap isu kebangkitan PKI tak lepas dari faktor perkembangan pengetahuan mereka.

"Rendahnya kepercayaan ini nampaknya terkait dengan pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai isu kebangkitan PKI di Indonesia," kata dia.

Baca juga: Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30S/PKI

Adapun survei ini dilakukan menggunakan metode wawancara melalui sambungan telpon terhadap 1.203 responden yang dipilih secara acak.

Proses wawancara tersebut berlangsung sejak 23 September hingga 26 September 2020.

Sementara, margin of error dari hasil survei ini sekitar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com