Kompas.com - 30/09/2020, 11:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan, dari 270 daerah penyelenggara Pilkada 2020, 224 di antaranya terdapat calon petahana.

Seluruh petahana ini dinilai sangat berpotensi menggerakan aparatur sipil negara (ASN) untuk melakukan pelanggaran netralitas.

Sebab, menurut Abhan, para petahana memiliki akses birokrasi di daerah yang mereka pimpin.

"Bagi calon pendatang baru sangat sulit untuk melakukan akses birokrasi (ASN). Kecuali calon yang berasal dari petahana," kata Abhan melalui keterangan tertulis yang dilansir dari laman Bawaslu RI, Selasa (29/9/2020).

Baca juga: Masyarakat Diimbau Lapor ke Bawaslu jika Temukan Dugaan Pelanggaran Konten Kampanye di Medsos

Abhan mengatakan, petahana punya pengalaman mengendalikan kekuasaan di daerah mereka. Oleh karenanya, peluang untuk menang lebih terbuka.

"Karena sebagai petahana dia pasti sudah ada relasi kekuasaan 5 tahun di masa jabatannya," ujar Abhan.

Menurut Abhan, ada sejumlah alasan yang menyebabkan ASN kerap dilibatkan petahana dalam kontestasi pemilu atau pilkada.

Misalnya, pendidikan dan pengetahuan yang memadai memungkinkan ASN menjadi tim penyusun program dan materi kampanye. ASN juga mempunyai jaringan yang luas tersebar di seluruh pelosok desa.

Baca juga: Menyoal Netralitas ASN di Pilkada, Penyakit Lama yang Jadi Perusak Kualitas Demokrasi

Sementara, petahana memiliki wewenang strategis menggerakan anggaran keuangan melalui penyusunan program dan kegiatan.

"Dengan cara ini semua tentunya akan mempermudah petahana dalam kampanyenya," ucap Abhan.

Abhan pun mengaku pihaknya telah melakukan berbagai upaya pencegahan terkait pelanggaran netralitas ASN tersebut.

Salah satunya, kerja sama Bawaslu dengan Komisi ASN untuk pengawasan, serta pembentukan satuan tugas (Satgas) Pengawasan Netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2020.

"Bagi Bawaslu, terbitnya pedoman ini menjadi penanda mendorong tegaknya netralitas ASN," kata dia.

Baca juga: Menpan RB, Mendagri dan Bawaslu Teken SKB Pengawasan Netralitas ASN di Pilkada

Untuk diketahui, Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Masa kampanye berlangsung selama 71 hari, dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020.

Sementara, hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember 2020.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Segera Diperiksa Polisi

Istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Segera Diperiksa Polisi

Nasional
Prabowo Puja-puji Jokowi, Pengamat: Lihai Lihat Situasi, Ganjar Belum dapat Tiket Capres

Prabowo Puja-puji Jokowi, Pengamat: Lihai Lihat Situasi, Ganjar Belum dapat Tiket Capres

Nasional
Ketimbang Cak Imin, Khofifah Dinilai Lebih Cocok Jadi Cawapres Prabowo di Pilpres 2024

Ketimbang Cak Imin, Khofifah Dinilai Lebih Cocok Jadi Cawapres Prabowo di Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Belum Dapat Info soal Kedatangan Surya Darmadi

Kejagung Belum Dapat Info soal Kedatangan Surya Darmadi

Nasional
Prabowo Dinilai Sebagai Figur yang Mampu Meneruskan Kepemimpinan Jokowi

Prabowo Dinilai Sebagai Figur yang Mampu Meneruskan Kepemimpinan Jokowi

Nasional
Janji Datang Pemeriksaan Kejagung Hari Ini, Surya Darmadi Diduga Terbang dari China

Janji Datang Pemeriksaan Kejagung Hari Ini, Surya Darmadi Diduga Terbang dari China

Nasional
Jokowi Ajak Warganet Tebak Baju Adat yang Akan Dikenakannya Saat Upacara HUT Ke-77 RI

Jokowi Ajak Warganet Tebak Baju Adat yang Akan Dikenakannya Saat Upacara HUT Ke-77 RI

Nasional
Prabowo Deklarasi Capres 2024, Kans Gerindra Koalisi dengan PDI-P Dinilai Kian Sulit

Prabowo Deklarasi Capres 2024, Kans Gerindra Koalisi dengan PDI-P Dinilai Kian Sulit

Nasional
Siang Ini, Deolipa Gugat Perdata Bharada E dan Pengacaranya, Kapolri, serta Kabareskrim ke PN Jakarta Selatan

Siang Ini, Deolipa Gugat Perdata Bharada E dan Pengacaranya, Kapolri, serta Kabareskrim ke PN Jakarta Selatan

Nasional
Litbang 'Kompas': Masyarakat Lebih Berharap Pemerintah Tambah Lapangan Kerja Dibandingkan Bantuan Sementara

Litbang "Kompas": Masyarakat Lebih Berharap Pemerintah Tambah Lapangan Kerja Dibandingkan Bantuan Sementara

Nasional
Selama 71 Hari Pelaksanaan Haji, 89 Jemaah Indonesia Meninggal Dunia

Selama 71 Hari Pelaksanaan Haji, 89 Jemaah Indonesia Meninggal Dunia

Nasional
Ferdy Sambo Disebut Janjikan Uang Tutup Mulut Rp 2 Miliar, Ini Kata Polri

Ferdy Sambo Disebut Janjikan Uang Tutup Mulut Rp 2 Miliar, Ini Kata Polri

Nasional
MAKI Sebut Kejagung dan KPK Harus Tangkap Surya Darmadi di Bandara

MAKI Sebut Kejagung dan KPK Harus Tangkap Surya Darmadi di Bandara

Nasional
Upaya Polisi Pecahkan Teka-teki Kejadian antara Istri Ferdy Sambo dan Brigadir J di Magelang...

Upaya Polisi Pecahkan Teka-teki Kejadian antara Istri Ferdy Sambo dan Brigadir J di Magelang...

Nasional
Komnas HAM Tinjau TKP Pembunuhan Brigadir J di Rumah Ferdy Sambo Hari Ini

Komnas HAM Tinjau TKP Pembunuhan Brigadir J di Rumah Ferdy Sambo Hari Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.