ICW Sebut Kinerja KPK Menurun, Anggota Komisi III: Jangan Lihat dari Penindakan Saja

Kompas.com - 30/09/2020, 11:09 WIB
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2019) KOMPAS.com/Haryanti Puspa SariAnggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2019)
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani mengatakan, sebaiknya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak diukur hanya berdasarkan penindakan terhadap kasus korupsi.

Dia menjelaskan, tugas dan fungsi KPK juga meliputi pencegahan serta koordinasi dan supervisi.

"Tiga tupoksi utamanya yakni pencegahan, penindakan serta korsup. Jadi melihat KPK tidak sekadar dari sisi kinerja penindakannya saja," kata Arsul saat dihubungi, Rabu (30/9/2020).

Baca juga: ICW: Kinerja KPK pada Semester I-2020 Terjun Bebas

Menurut Arsul, program pencegahan korupsi di masa kepemimpinan Firli Bahuri mengalami peningkatan.

Ia mencontohkan ketika KPK mengkaji program Kartu Pra-Kerja yang menghasilkan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah.

"Pada era kepemimpinan sekarang, untuk pencegahan korupsi kami lihat ada peningkatan," tuturnya.

Kemudian, dari sisi koordinasi dan supervisi, Arsul menilai ada peningkatan koordinasi antara KPK dengan Polri dan Kejaksaan.

Baca juga: KPK Hanya Tindak 6 Kasus Korupsi dalam 6 Bulan Pertama 2020, Berikut Daftarnya...

Misalnya, dalam kasus buron terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko S Tjandra.

"Dari apa yang disajikan oleh KPK dalam RDP dengan Komisi III ada peningkatan kerja korsup dengan Polri dan Kejaksaan, termsuk dalam monitoring kasus Djoko Tjandra," kata Arsul.

Arsul berpendapat, KPK saat ini tidak mengandalkan operasi tangkap tangan (OTT) sebagai capaian kinerja.

Menurut dia, minimnya OTT itu yang menyebabkan KPK disorot berbagai koalisi masyarakat sipil.

Baca juga: Febri Diansyah: Independensi KPK Tidak Cukup dengan Satu Kalimat

Selain itu, dia mengatakan bahwa KPK belum memperlihatkan kelanjutan penanganan kasus besar seperti Bank Century dan korupsi e-KTP.

"Kami melihatnya karena KPK sekarang tidak mengandalkan OTT sebagai capaian kinerja. Ini berbeda dengan pimpinan KPK periode sebelumnya yang banyak tepuk tangan dr LSM karena keberhasilan OTT," tuturnya.

"Kedua, disorot karena progres kelanjutan penanganan kasus-kasus besar atau menarik perhatian masyarakat belum nampak spt kasus Bank Century, e-KTP, Hambalang, RJ Lino," kata Arsul.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 11 April: 5.096.252 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.037.754 Dosis Pertama

UPDATE 11 April: 5.096.252 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.037.754 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 11 April : Bertambah 87, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 42.530 Orang

UPDATE 11 April : Bertambah 87, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 42.530 Orang

Nasional
UPDATE 11 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.414.507

UPDATE 11 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.414.507

Nasional
UPDATE 11 April 2021: Bertambah 4.127 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.566.995

UPDATE 11 April 2021: Bertambah 4.127 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.566.995

Nasional
Kemensetneg Ajak Publik Sampaikan Aspirasi Soal Pengembangan dan Pengelolaan TMII

Kemensetneg Ajak Publik Sampaikan Aspirasi Soal Pengembangan dan Pengelolaan TMII

Nasional
5 Alasan ICW Desak KPK Pecat Deputi Penindakan Karyoto

5 Alasan ICW Desak KPK Pecat Deputi Penindakan Karyoto

Nasional
Penjelasan Yayasan Harapan Kita soal TMII: Tak Pernah Miliki Niat Swakelola

Penjelasan Yayasan Harapan Kita soal TMII: Tak Pernah Miliki Niat Swakelola

Nasional
KSPI: THR 1.487 Pekerja Belum Dilunasi 13 Perusahaan Sejak 2020

KSPI: THR 1.487 Pekerja Belum Dilunasi 13 Perusahaan Sejak 2020

Nasional
Menteri LHK: Jangan Sampai Terjadi Duet Bencana, Corona dan Karhutla

Menteri LHK: Jangan Sampai Terjadi Duet Bencana, Corona dan Karhutla

Nasional
Anggota DPR Minta Prabowo Jelaskan Rinci soal Denwalsus Kemenhan

Anggota DPR Minta Prabowo Jelaskan Rinci soal Denwalsus Kemenhan

Nasional
Pengamat Nilai Diperlukan Pendekatan Cegah Warga Papua Terpengaruh KKB

Pengamat Nilai Diperlukan Pendekatan Cegah Warga Papua Terpengaruh KKB

Nasional
KSPI: Unjuk Rasa Buruh 12 April Digelar di Gedung MK dan Virtual

KSPI: Unjuk Rasa Buruh 12 April Digelar di Gedung MK dan Virtual

Nasional
Pengamat: Mengacu pada Definisi di UU, KKB Papua Bisa Disebut Teroris

Pengamat: Mengacu pada Definisi di UU, KKB Papua Bisa Disebut Teroris

Nasional
Jika Ibadah Haji 2021 Digelar dengan Kuota Terbatas, Ini Kriteria Jemaah yang Bisa Berangkat

Jika Ibadah Haji 2021 Digelar dengan Kuota Terbatas, Ini Kriteria Jemaah yang Bisa Berangkat

Nasional
UPDATE: 1.189 Rumah dan 150 Fasilitas Umum Rusak akibat Gempa Malang

UPDATE: 1.189 Rumah dan 150 Fasilitas Umum Rusak akibat Gempa Malang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X