ICW Sebut Kinerja KPK Menurun, Anggota Komisi III: Jangan Lihat dari Penindakan Saja

Kompas.com - 30/09/2020, 11:09 WIB
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2019) KOMPAS.com/Haryanti Puspa SariAnggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2019)
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani mengatakan, sebaiknya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak diukur hanya berdasarkan penindakan terhadap kasus korupsi.

Dia menjelaskan, tugas dan fungsi KPK juga meliputi pencegahan serta koordinasi dan supervisi.

"Tiga tupoksi utamanya yakni pencegahan, penindakan serta korsup. Jadi melihat KPK tidak sekadar dari sisi kinerja penindakannya saja," kata Arsul saat dihubungi, Rabu (30/9/2020).

Baca juga: ICW: Kinerja KPK pada Semester I-2020 Terjun Bebas

Menurut Arsul, program pencegahan korupsi di masa kepemimpinan Firli Bahuri mengalami peningkatan.

Ia mencontohkan ketika KPK mengkaji program Kartu Pra-Kerja yang menghasilkan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah.

"Pada era kepemimpinan sekarang, untuk pencegahan korupsi kami lihat ada peningkatan," tuturnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, dari sisi koordinasi dan supervisi, Arsul menilai ada peningkatan koordinasi antara KPK dengan Polri dan Kejaksaan.

Baca juga: KPK Hanya Tindak 6 Kasus Korupsi dalam 6 Bulan Pertama 2020, Berikut Daftarnya...

Misalnya, dalam kasus buron terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko S Tjandra.

"Dari apa yang disajikan oleh KPK dalam RDP dengan Komisi III ada peningkatan kerja korsup dengan Polri dan Kejaksaan, termsuk dalam monitoring kasus Djoko Tjandra," kata Arsul.

Arsul berpendapat, KPK saat ini tidak mengandalkan operasi tangkap tangan (OTT) sebagai capaian kinerja.

Menurut dia, minimnya OTT itu yang menyebabkan KPK disorot berbagai koalisi masyarakat sipil.

Baca juga: Febri Diansyah: Independensi KPK Tidak Cukup dengan Satu Kalimat

Selain itu, dia mengatakan bahwa KPK belum memperlihatkan kelanjutan penanganan kasus besar seperti Bank Century dan korupsi e-KTP.

"Kami melihatnya karena KPK sekarang tidak mengandalkan OTT sebagai capaian kinerja. Ini berbeda dengan pimpinan KPK periode sebelumnya yang banyak tepuk tangan dr LSM karena keberhasilan OTT," tuturnya.

"Kedua, disorot karena progres kelanjutan penanganan kasus-kasus besar atau menarik perhatian masyarakat belum nampak spt kasus Bank Century, e-KTP, Hambalang, RJ Lino," kata Arsul.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19, TNI dan Polri Gelar Operasi Penegakan Protokol Kesehatan di 29 Daerah Zona Merah

Satgas Covid-19, TNI dan Polri Gelar Operasi Penegakan Protokol Kesehatan di 29 Daerah Zona Merah

Nasional
Denda Pelanggaran Prokes di Indonesia Dinilai Kemurahan, Epidemiolog: Bagaimana Masyarakat Mau Patuh..

Denda Pelanggaran Prokes di Indonesia Dinilai Kemurahan, Epidemiolog: Bagaimana Masyarakat Mau Patuh..

Nasional
UPDATE 21 Juni: Tambah 9.233, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.801.761

UPDATE 21 Juni: Tambah 9.233, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.801.761

Nasional
UPDATE: Tambah 14.536 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 2 Juta

UPDATE: Tambah 14.536 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 2 Juta

Nasional
Soal Presiden Tiga Periode, Golkar: Masyarakat Tak Mau Lihat ke Belakang

Soal Presiden Tiga Periode, Golkar: Masyarakat Tak Mau Lihat ke Belakang

Nasional
Megawati Resmikan Baileo, Monumen, dan Nama Jalan Ir Soekarno di Maluku Tengah

Megawati Resmikan Baileo, Monumen, dan Nama Jalan Ir Soekarno di Maluku Tengah

Nasional
Politisi Nasdem: Masyarakat Tak Kehendaki Perubahan UUD 1945, Termasuk Amendemen Masa Jabatan Presiden

Politisi Nasdem: Masyarakat Tak Kehendaki Perubahan UUD 1945, Termasuk Amendemen Masa Jabatan Presiden

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Uji Materi UU Minerba ke MK, Ini Pasal yang Dipermasalahkan

Koalisi Masyarakat Sipil Uji Materi UU Minerba ke MK, Ini Pasal yang Dipermasalahkan

Nasional
Ada Usulan Lockdown, Ketua Satgas: PPKM Mikro Efektif Kendalikan Lonjakan Kasus

Ada Usulan Lockdown, Ketua Satgas: PPKM Mikro Efektif Kendalikan Lonjakan Kasus

Nasional
Permintaan Ganti Rugi Korban Korupsi Eks Mensos Juliari Ditolak Majelis Hakim

Permintaan Ganti Rugi Korban Korupsi Eks Mensos Juliari Ditolak Majelis Hakim

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Turun Tangan Jalankan PPKM Mikro di Wilayahnya

Mendagri Minta Kepala Daerah Turun Tangan Jalankan PPKM Mikro di Wilayahnya

Nasional
Kapolri Minta DKI Segera Realisasikan 31 Tempat Isolasi Mandiri untuk Pasien Covid-19

Kapolri Minta DKI Segera Realisasikan 31 Tempat Isolasi Mandiri untuk Pasien Covid-19

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang dari Sejumlah Pihak ke Nurdin Abdullah

KPK Dalami Aliran Uang dari Sejumlah Pihak ke Nurdin Abdullah

Nasional
Epidemiolog Nilai Pengetatan PPKM Mikro Tidak Mempan Antisipasi Meningkatnya Covid-19

Epidemiolog Nilai Pengetatan PPKM Mikro Tidak Mempan Antisipasi Meningkatnya Covid-19

Nasional
RS Hampir Penuh Akibat Covid-19, Ini Pesan Persi untuk Masyarakat

RS Hampir Penuh Akibat Covid-19, Ini Pesan Persi untuk Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X