Kepala Bakamla: Pelanggaran Kapal Cina di Perairan Indonesia Perlu Ditindak Cepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya TNI Aan Kurnia menilai, pelanggaran di Perairan Indonesia perlu mendapat penanganan cepat dari lintas pemangku kepentingan (stakeholder).

Hal tersebut diungkapkannya saat menginisiasi rapat koordinasi pengamanan maritim Indonesia secara virtual bersama sejumlah stakeholder pada Senin (28/9/2020).

Aan mengatakan, penanganan yang perlu mendapat respons cepat adalah maraknya aksi penyelundupan narkoba, kecelakaan laut, pencurian ikan, pelanggaran HAM terhadap ABK Indonesia, pencemaran laut, kedatangan pencari suaka ke Indonesia, hingga pelanggaran wilayah oleh kapal Pemerintah China.

"Ini merupakan beberapa penekanan terhadap kondisi aktual saat ini. Jika tidak ditangani secara cepat dan tepat, akan berpotensi memberikan dampak buruk bagi beberapa aspek penting di Indonesia," ujar Aan dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (30/9/2020).

Baca juga: Kepala Bakamla Temui Menlu, Bahas Coast Guard China Terobos Natuna

Aan menyebut, dampak buruk bagi Indonesia jika pelanggaran tersebut tak segera mendapat respons cepat yakni berimbas pada berbagai persoalan, misalnya masalah ekonomi dan kedaulatan negara.

Terlebih, jika pelanggaran tersebut berlangsung di tengah masa pandemi Covid-19.

Dengan demikian, kata dia, sinergitas antar-pemangku kepentingan terkait merupakan sebuah keniscayaan.

Menurut dia, sinergitas tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya operasi dan latihan bersama.

Kemudian, pertukaran informasi, menyusun standar operasional prosedur (SOP) bersama. dan saling membangun kapasitas untuk bersinergi.

"Serta bersama-sama menyempurnakan konsep pengamanan yang dapat diterapkan untuk menjaga perairan Indonesia," ucap Aan.

Adapun rapat koordinasi tersebut diikuti perwakilan TNI, TNI AL, Polri, Kemenko Polhukam, Kemenko Marves, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Baca juga: Saat Bakamla dan Coast Guard China Bersitegang di Laut Natuna Utara...

Kemudian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Intelijen Negara, Ditjen PSDKP, KKP, hingga dan Ditjen Bea dan Cukai.

Diberitakan sebelumnya, kapal KN Pulau Nipah-321 milik Bakamla mengusir kapal coast guard China dari wilayah ZEE Indonesia, tepatnya di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, Senin (14/9/2020).

Dalam pengusiran itu, personel KN Pulau Nipah sempat bersitegang dengan kapal China melalui radio karena saling menegaskan posisi dan klaim atas wilayah laut tersebut.

"Kapal Coast Guard China 5204 akhirnya bergerak keluar ZEE Indonesia dengan dibayang-bayangi KN Pulau Nipah-321 pada siang hari, Senin (14/9/2020) usai bersitegang melalui radio," ujar Wisnu dalam keterangan tertulis, Senin (14/9/2020).