Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

BPJS Kesehatan Akan Dukung Pembentukan Data Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Kompas.com - 30/09/2020, 08:58 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris menyatakan, pihaknya siap mendukung terbentuknya data prioritas penerima vaksin Covid-19 berdasarkan asas manfaat, kemanusiaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk itu, BPJS Kesehatan akan membantu Tim Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) menentukan kriteria penerima vaksin Covid-19 yang ditetapkan pemerintah.

Hal tersebut perlu dilakukan karena vaksin akan tersedia secara bertahap sehingga penduduk Indonesia tidak dapat mengaksesnya dalam waktu bersamaan.

“BPJS Kesehatan telah menerima surat dari Ketua Pelaksana PCPEN, dan sudah dilakukan pertemuan tindak lanjut dengan tim teknis untuk menginventarisasi data-data yang dibutuhkan,” kata Fachmi, seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima.

Baca juga: Data Penerima Vaksin Covid-19 Gratis Akan Disiapkan BPJS Kesehatan

Hal tersebut dikatakan Fahmi, saat menerima audiensi Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) TNI sekaligus Wakil Ketua I Tim Pelaksana Komite PCPEN, Andika Perkasa dan Wakil Kepala Kepolisian RI sekaligus Wakil Ketua II Tim Pelaksana Komite PCPEN, Gatot Eddy Pramono, di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Selasa (29/9/2020).

Andika pun berharap, data yang dikelola BPJS Kesehatan dapat membantu percepatan kesiapan dan pembangunan data penerima prioritas.

“Data BPJS Kesehatan adalah salah satu ujung tombak. Tim juga akan membantu verifikasi data sebelum vaksin tersedia,” kata Andika.

Sementara itu, Gatot mengatakan, pihaknya siap memberi dukungan administratif mengingat data yang akan dikelola termasuk data-data pribadi peserta.

Baca juga: Jokowi Siapkan Perpres Vaksin Covid-19

“Kamiingin percepatan, presiden sudah menginstruksikan penyusunan protokol pemberian vaksin termasuk ketersediaan data penerima. Makin cepat akan makin,” kata Gatot.

Hingga Selasa (1/9/2020), jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) telah mencapai 222.394.480 jiwa atau 83,2 persen dari total penduduk Indonesia.

Dalam memberi layanan kesehatan, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 2.552 rumah sakit dan klinik utama, serta 22.934 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) mencakup puskesmas, dokter praktik perorangan, klinik, rumah sakit kelas D pratama, dan dokter gigi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com