Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Kompas.com - 23/09/2020, 19:19 WIB
Irfan Kamil,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memastikan, tidak ada keputusan apapun terkait kebijakan perubahan kurikulum.

Hal itu, ditegaskan Nadiem Makarim dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR, Rabu (23/9/2020).

"Perlu saya klarifikasi sekali lagi seperti yang saya umumkan melalui Instagram saya bahwa tidak ada kebijakan apapun sampai saat ini yang sudah diputuskan mengenai perubahan kurikulum nasional," kata Nadiem Makarim.

"Bahkan di 2021 pun tidak akan ada kebijakan perubahan kurikulum nasional, hanya akan ada prototyping-nya, akan kami tes di tahun 2021, itu pun hanya di sekolah penggerak," lanjut dia.

Baca juga: Pelajaran Sejarah Tetap Ada di Kurikulum, Ini Pertimbangan Kemendibud

Nadiem sekaligus menyayangkan adanya informasi yang tidak benar terkait mata pelajaran sejarah akan dihapus seiring dengan informasi soal perubahan kurikulum.

Ia memastikan hal itu tidaklah benar. Bahkan Nadiem mengatakan, kajian mengenai kurikulum baru belum final dan belum berada di mejanya.

"Apalagi ada penyebaran berita yang tidak benar, bahwa akan ada penghapusan pelajaran sejarah. Jadi itu mohon ditekankan sekali lagi," ucap Nadiem.

Nadiem menjelaskan, setiap kebijakan terkait kurikulum pendidikan, pastinya akan dikaji terlebih dahulu dengan berbagai pemangku kepentingan.

"Semua itu pastinya dengan partisipasi publik, dan uji publik dan mulai di DPR dulu. Jadi dengan senang hati kami akan mengadakan FGD tersebut dengan DPR, mungkin kita mulai dengan diskusi-diskusi yang lebih intensif," ujar Nadiem.

Baca juga: [KLARIFIKASI] Mata Pelajaran Sejarah Tidak Dihapus dari Kurikulum

"Harapan ke depan, masyarakat bisa memberikan masukan dan bisa membantu kita input yang kontruktif, tanpa emosi, tanpa penyebaran berita tidak benar," lanjut dia.

Diberitakan, rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghapus mata pelajaran sejarah dari kurikulum nasional ramai diperbincangkan di media sosial.

Akun Facebook Diana Damai P menulis status sebagai berikut: "Pelajaran sejarah mau dihapus oleh mas menteri .. apa gak inget ada semboyan "bangsa yg besar tidak pernah lupa sejarahnya .." Mungkin dia lupa .. ????????"

Sementara, akun Facebook Zahrul Ependi menulis status meminta pendapat dari warganet lainnya soal rencana penghapusan pelajaran sejarah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com